Ini Putusan Hakim PN Tipikor Pontianak Terhadap Keempat Terdakwa Kasus Korupsi Rehabilitasi UPPKB Siantan

FOTO : Suasana sidang pembacaan putusan terdakwa MCO di PN Tipikor Pontianak [ist]

redaksi – radarkalbar.com

PONTIANAK – Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Pontianak menggelar sidang pembacaan putusan terhadap empat terdakwa kasus korupsi proyek Rehabilitasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Siantan tahap IV APBN 2021, pada Kamis (27/2/2025).

Sidang ini dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Joko Waluyo, dengan anggota Ukar Priambodo dan Aries Saputro.

Dalam sidang yang dihadiri sekitar 50 orang, Majelis Hakim Joko Waluyo menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara serta mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

Oleh karena itu, Majelis Hakim menjatuhkan vonis kepada para terdakwa dengan rincian masing-masing :

Terdakwa MCO dijatuhi hukuman penjara 2 tahun dan denda Rp150 juta, dengan ketentuan subsidair 4 bulan kurungan.

Majelis Hakim juga memutuskan untuk mengembalikan barang bukti uang sebesar Rp 2,4 miliar kepada terdakwa MCO.

Kemudian, terdakwa ZEF dijatuhi 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta, subsidair 1 bulan kurungan.

Selanjutnya, terdakwa AD mendapatkan hukuman yang sama, yakni 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta, subsidair 1 bulan kurungan.

Lantas, UAN menerima hukuman paling berat dengan vonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan kurungan, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 1,5 miliar atau tambahan hukuman 1 tahun penjara jika tidak dibayarkan.

Sementara, atas putusan itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tri Lastari menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut, begitu pula pihak terdakwa melalui kuasa hukumnya Alwi & rekan.

Majelis Hakim memberikan waktu 7 hari bagi kedua belah pihak untuk menentukan sikap terhadap putusan ini.

Terpisah, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Kalbar, I Wayan Gedin Arianta menyampaikan putusan ini menjadi bagian dari upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, terutama dalam proyek yang menggunakan dana negara. [red/r]