Wakil Ketua Kimisi VI DPR RI Ingatkan Pertamina Soal Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi ke SPBU

POTO : salah satu SPBU yang melayani jual beli BBM bersubsidi (Ist)

Pewarta/editor : Tim liputan/red

JAWA TIMUR -RADARKALBAR. COM

WAKIL Ketua Komisi VI DPR RI Martin Y Manurung mengingatkan PT Pertamina sebagai BUMN yang menjalankan bisnis energi dari hulu ke hilir, untuk dapat meningkatkan pengawasan terhadap distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi agar dapat lebih tepat sasaran.

Hal ini diungkapkan sela-sela melaksanakan kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ke Gresik, Jawa Timur, baru-baru ini.

Dirinya meminta agar , pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi dinilai penting karena berpengaruh terhadap ketepatan sasaran BBM bersubsidi.

“Agar BBM Subsidi tepat sasaran, pertama ya pengawasan. Boleh menggunakan teknologi informasi. Ya kalau aplikasi MyPertamina dan segala macam sudah dipersiapkan itu, kita minta untuk lebih ditingkatkan dan lebih luas cakupannya dan lebih efektif. Karena ini akan sangat berpengaruh kepada ketepatan sasaran dari subsidi itu sendiri,” kata Martin,

Politisi dari Partai NasDem itu juga mengatakan bahwa , pihaknya juga telah meminta Pertamina untuk dapat melakukan tindakan penegakan hukum atau sanksi. Tentunya kepada seluruh jalur distribusi Pertamina hingga ke SPBU yang tidak melaksanakan atau tidak menjual BBM bersubsidi kepada masyarakat yang berhak.

“Termasuk kalau perlu penegakan hukum maupun sanksi kepada seluruh line of distribution sampai ke SPBU yang tidak melaksanakan atau tidak menjual subsidi kepada yang berhak. Jadi ini harus ada ketegasan Pertamina juga di sini, itu yang kemarin kami minta dari sisi korporasi Pertaminanya juga harus betul-betul melakukan segala daya upaya untuk bisa membuat (BBM) subsidi itu lebih tepat sasaran,” tutur Martin.

Selain itu, dari sisi subsidi sendiri, legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara II tersebut menyarankan kepada pemerintah untuk dapat memberikan subsidi dengan berbasis customer oriented, seperti misalnya bantuan subsidi pupuk di bidang pertanian dan bantuan kredit usaha rakyat bagi pelaku bisnis. Hal ini dinilai lebih efektif daripada dengan cara memberikan bantuan sosial dengan jumlah yang besar.

“Nah kalau saya bisa memberikan masukan juga kepada pemerintah, supaya pengalihan subsidi yang tadinya untuk BBM terus kepada masyarakat, itu bisa agar dia lebih tepat sasaran dibikin customer oriented. Jadi ketimbang dia menjadi bansos yang besar gitu lebih mungkin lebih spesifiknya ke customer oriented supaya lebih tepat sasaran,” Ujar Martin.

Sumber : Portal Dpr. go.id