FOTO : Suasana saat aksi “Rakyat Bersuara” di Kantor DPRD Sambas, pada Selasa 23 September 2025 [ Urai Rudi ].
Urai Rudi – radarkalbar.com
SAMBAS – Suasana Kantor DPRD Kabupaten Sambas memanas, Selasa (23/9/2025), saat ratusan warga yang tergabung dalam aksi “Rakyat Bersuara” mendesak agar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, Arsyad, dicopot dari jabatannya.
Tuntutan itu dilontarkan secara langsung oleh perwakilan massa di dalam Aula DPRD, di hadapan Bupati Sambas Satono, Wakil Bupati Hero, Sekda Ferry Madagaskar, Kepala Dinas Pendidikan, Arsyad serta pejabat terkait lainnya.
“Selama Arsyad memimpin, kami menilai banyak persoalan di sektor pendidikan yang tidak diselesaikan dengan baik dan justru menambah keresahan di masyarakat,” ungkap Sukal Minsos, salah satu orator aksi, dalam penyampaian aspirasi di forum terbuka tersebut.
Arsyad yang turut hadir dalam forum tersebut memilih untuk tidak memberikan pernyataan di hadapan publik.
Ia hanya mendengarkan jalannya dialog antara warga dan pimpinan daerah dengan mimik wajah lesu.
Aksi ini tak hanya menyoroti kepemimpinan Kadis Pendidikan. Massa juga menyuarakan beragam isu lain, mulai dari kejelasan nasib tenaga honorer paruh waktu, ketimpangan pembangunan infrastruktur, transparansi dana bagi hasil sektor perkebunan, hingga evaluasi janji-janji politik Satono-Hero saat kampanye lalu.
Meski berlangsung dengan tensi tinggi, aksi damai tersebut berakhir tertib. Forum kemudian menghasilkan kesepakatan bersama antara masyarakat dan pemerintah daerah yang dituangkan dalam berita acara resmi, ditandatangani oleh Bupati Sambas Satono, Ketua DPRD Abu Bakar, serta perwakilan massa aksi Erwin Saputra.
Adapun tiga poin utama disepakati :
- Pemerintah diminta mempercepat keselarasan ekonomi masyarakat.
- Mendorong kejelasan dan percepatan pengangkatan honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) paruh waktu.
- Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur jalan di seluruh wilayah Kabupaten Sambas.
Menanggapi aksi tersebut, Bupati Satono menyatakan terbuka terhadap semua aspirasi warga.
Dia menegaskan, kritik dan masukan publik menjadi bagian penting dalam memperbaiki roda pemerintahan.
“Tanpa dukungan masyarakat dan DPRD, kami tidak bisa bekerja secara maksimal. Semua masukan ini akan menjadi bahan evaluasi pemerintah, dan kami berkomitmen menindaklanjutinya,” tegas Satono. [ red ]