BPM Kalbar Desak Usut Tuntas “Mafia” Oli Palsu, Kecam Pelecehan Terhadap Aparat dan Tegas Tolak Stigma Negatif Terhadap Kampung Beting

FOTO : Pengurus dan anggota BPM Kalbar saat berpose bersama [ ist ]

redaksi – radarkalbar.com

PONTIANAK – Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalimantan Barat menyatakan dukungan penuh terhadap aparat penegak hukum dalam membongkar kasus besar peredaran oli palsu yang diungkap dalam penggerebekan gabungan di Kabupaten Kubu Raya, pada Jumat (20/6/2025) lalu.

Ketua Umum BPM Kalbar, Gusti Eddy, memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan jajaran aparat gabungan dari TNI, Polri, Kejaksaan, BIN, BAIS, serta Pertamina yang dinilai telah menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas kejahatan ekonomi berskala besar yang merugikan negara.

“Kami dari BPM Kalbar siap mengawal proses hukum sampai tuntas. Kasus ini bukan sekadar soal pelanggaran industri, tapi soal kejahatan yang berdampak luas terhadap ekonomi rakyat,” tegas Gusti Eddy dalam konferensi pers resmi, pada Senin (23/6/2025).

BPM juga mendesak Presiden agar menginstruksikan para pemangku kebijakan strategis, seperti Kapolri, Jaksa Agung, Menko Polhukam, Panglima TNI, hingga pimpinan lembaga intelijen untuk memberi perhatian khusus agar pengusutan kasus ini tidak tersandera oleh kepentingan pihak tertentu.

Selain itu, BPM mengecam keras pernyataan viral dari seorang individu bernama Ishak, yang dalam videonya menyindir aparat dan menyebut nama Kampung Beting sebagai wilayah yang luput dari penegakan hukum.

“Kami merasa sangat tersinggung. Tuduhan yang mengaitkan Kampung Beting dengan aktivitas ilegal adalah bentuk pelecehan terhadap martabat warga. Kami tantang yang bersangkutan untuk datang langsung dan bertanggung jawab atas ucapannya,” tegas Gusti Eddy.

BPM juga meminta aparat mengejar dan memproses secara transparan pihak-pihak yang diduga sebagai dalang dalam kasus oli palsu ini, termasuk individu yang disebut berinisial Andy Chou alias Edi.

Mereka juga mendukung agar penyidikan mencakup dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan keterlibatan jaringan luas lainnya.

“Negara harus hadir dan berani menghadapi mafia hukum, pelaku bisnis kotor, dan premanisme, dept collector, yang membonceng kekuasaan. Kami berdiri bersama rakyat dan aparat untuk keadilan,” cetus pria yang juga jurnalis senior di Kalbar ini.

Pernyataan sikap BPM Kalbar ini dirilis secara terbuka dan resmi dari Pontianak sebagai bentuk dukungan moral sekaligus pengawalan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. [ red/r]

Source : Humas BPM Kalbar

Editor/publisher : admin radarkalbar.com

Share This Article
Exit mobile version