Di Kota Baru, Kalteng Soal Tak Netral ASN saat Pilkada Berujung Pidana

POTO : Saat persidangan di Pengadilan Negeri Kotabaru Tingkat II, Kalteng (Ist).

radarkalbar.com, Kotabaru – Drama dugaan netralitas PNS dalam Pilkada berujung pada hukuman pidana terhadap Antonius Jarwana, PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru.

Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru Tingkat II menjatuhkan denda sebesar Rp. 1 juta dan subsider 1 bulan penjara untuk Antonius Jarwana saat sidang putusan, Kamis (19/11/2020). 

Sidang putusan ini dipimpin oleh ketua panel, Christina Endarwati, didampingi dua hakim, Meir Elisabeth Batara Randa dan Eko Murdani Yus Simanjuntak.

Menurut Kepala Bagian Kejaksaan Negeri Kotabaru, Rizki Purbo Nugroho, terdakwa Antonius Jarwana dijatuhi hukuman denda Rp. 1 juta, subsider 1 bulan penjara. “Putusannya denda Rp. 1 juta dan subsider 1 bulan penjara, ”kata Rizki Purbo Nugroho kepada banjarhits.com, grup siberindo.co, Kamis (19/11/2020).

Rizki melanjutkan, baik JPU maupun terdakwa Antonius Jarwana menerima putusan pidana tersebut. “Arep opo kok bandeng (mau banding apa, red). Sesuai tuntutan, majelis hakim hanya menurunkan subsidi, ”kata Rizki.

Putusan ini lebih rendah dari tuntutan JPU terhadap terdakwa. Jaksa menuntut denda Rp. 1 juta untuk Antonius, subsider 2 bulan pidana kurungan. Menurut Rizki, ada kemungkinan Rp. Denda 1 juta harus dibayarkan hari ini, setelah terdakwa menerima keputusan hakim.

Dari berkas dakwaan, Rizki menyebut ada poin yang memberatkan dan meringankan terdakwa Antonius Jarwana. Satu hal yang memberatkan, kata dia, tindakan terdakwa Antonius Jarwana telah mencederai proses demokrasi.

“Yang lebih mudah adalah terdakwa mengakui perbuatannya, lugas, dan tidak pernah dihukum,” lanjut Rizki.

Terdakwa Antonius tidak perlu ditahan karena hukumannya di bawah lima tahun. Antonius Jarwana didakwa melanggar Pasal 188 juncto Pasal 71 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Anggota tim hukum calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Burhanudin – Bahrudin (2BHD), M. Hafidz Halim, melaporkan Antonius Jarwana ke Bawaslu Kotabaru terkait dugaan tidak netralitas PNS pada Pilkada Kotabaru 2020. Laporan pada register Antonius nomor 001 / REG / LP /PB/Kab/22.09/X/2020.

 

 

Sumber : banjarhits.co group siberindo jaringan radarkalbar.com.