Penyalahgunaan BBM Bersubsidi Diduga “Marak” di Sungai Pinyuh

POTO : Mobil truck antri sedang mengisi BBM di SPBU (Hendy).

radarkalbar.com, MEMPAWAH-Bahan Bakar Minyak (BBM) disalahgunakan oleh oknum yang tidak betanggung jawab, terindikasi kerap terjadi di Kabupaten Mempawah.

Dan hal itu diduga terjadi di SPBU Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah pada Sabtu (14/11/2020).

Pasalnya, setelah sebuah truck angkutan bermuatan drum plastik mengantri BBM jenis Solar dengan spanduk atas nama nelayan terpampang di bak truck tersebut.

Saat awak media ini bertanya kepada supir truck tersebut yang sehari-hari disapa Jum mengatakan solar itu untuk nelayan yang ada di Sungai Pinyuh.

“Ini minyak untuk nelayan, kalau mau lebih jelas silahkan sama Bos Edi di Gang Pancasila,” jawabnya.

Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib, tim liputan menuju ke lokasi yang diarahkan supir tersebut untuk mengkonfirmasi ke Bos Edy yang dimaksud. Dan selanjutnya pria yang disebut Bos Edi menerangkan jika Solar Pack Dealer Nelayan (SPDN) Sungai Pinyub belum diperpanjangan izin

“ijin SPDN Sungai Pinyuh dicabut dan harus diurus ke Balikpapan. Jadi DO- nya numpang di SPBU sementara ini. Lalu MoU nya juga tidak boleh dibawa ke tempat lain, selain untuk nelayan,” ungkap Edy.

Namun ditempat berbeda supir truck yang disapa Jum tersebut menurunkan beberapa jerigen minyak solar di sekitar Gang Asoka Sungai Pinyuh.

Salah seorang pengendara mobil jenis Kijang yang terlihat keluar dari lokasi tersebut, Iyan membenarkan minyak solar sebanyak 4 jerigen adalah titipan dia yang diturunkan.

“Saya nitip sama Jum 4 jerigen. Jadi tadi dia turunkan minyak saya itu setelahnya dia berangkat lagi,” bebernya.

Namun, sebaliknya Jum berdalih dan mengatakan dirinya tak pernah menurunkan minyak ditempat tersebut.

“Tidak ada saya turunkan minyak disitu,”cetusnya.

Aneh tapi nyata, meski tindakan penyalahgunaan BBM bersubsidi masuk dalam unsur pidana seperti yang tertuang dalam undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 53 sampai dengan Pasal 58, dan ancaman penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Guna untuk meminimalisir penyalahgunaan BMM. Sudah seharusnya pihak terkait melaksanakan monitoring atas penyaluran BBM apalagi mengatasnamakan masyarakat.

 

 

 

 

 

Editor : Hendy Pratama.