Soal di-PL-nya Pengerjaan Jembatan Belitang, Begini Penjelasan Kadis PU

POTO : Bentangan Jembatan Belitang dan papan plang proyek (sutar/repro) 

radarkalbar.com, SEKADAU- 
Berkali- kali dilakukan tender, bahkan dua kali ulang. Akhirnya pekerjaan jembatan Sungai Belitang, Kecamatan Belitang Hulu, Kabupaten Sekadau diadakan Penunjukan Langsung (PL) oleh Pengguna Anggaran (PA) kepada CV Delta Khatulistiwa.

Namun, akan hal ini mendapat tanggapan beragam dari sejumlah kalangan. Pasalnya PL yang lakukan oleh dinas terkait pada pengerjaan jembatan Sungai Belitang dinilai kurang tepat.

Seperti yang dikatakan oleh Jonveri, salah satu tokoh pemuda Kabupaten Sekadau yang mempertanyakan
apa dasar hukumnya sehingga Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Sekadau Ahmad Suryadi menunjuk langsung pihak tersebut untuk pengerjaan proyek jembatan itu dengan pagu dana Rp 687 juta.

Berdasarkan Perpres nomor 16 tahun 2018 sesuai ayat 51 jika terjadi gagal lelang sebanyak tiga kali baru PA bisa melakukan PL.

” Nah, terkait proyek tersebut sudah berapa kali lelang. Ini yang kita pertanyakan. Andaikan tidak ada pemenang dan semua peserta lelang tidak lolos kualisifikasi rasanya tidak mungkin. Kalau memang tidak ada regulasinya Kadis PU sepertinya berani pasang badan terkait mem-PL pembangunan jembatan tersebut,” cecar Jonveri menpertanyakan.

Sementara itu dikonfirmasi kepada Kepala Dinas PUPR Ahmad Suryadi mengatakan, ketika dilakukan lelang terhadap proyek tersebut selalu kurang peminat. Bahkan perusahan yang melakukan penawaran tetap perusahan yang sama. Lagi pula dua perusahaan peserta semuanya secara teknik kurang memenuhi syarat.

“Atas dasar itu mengingat efeisiensi waktu akhirnya PA melakukan PL kepada CV Delta Khatulistiwa,” kata kepada media ini Senen,(25/10/2020) di Sekadau.

Hal ini sesuai dengan Perpres nomor 16 tahun 2018 pasal 9 ayat 51.

“Dalam pasal tersebut berbunyi demikian bahwa Pengguna Anggaran (PA) boleh melakukan penunjukan langsung, jika waktu mepet untuk melakukan lelang kembali,” tegasnya.

Menurut dia, dirinya melakukan PL atas dasar Perpres nomor 16 tahun 2018 pasal 51 ayat 1 huruf a dan ayat 5 huruf b tentang prakualifikasi gagal dalam.
a.setelah pemberian waktu perpanjangan tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi ;atau
b.jumlah peserta yang lulus kualifikasi kurang dari tiga peserta.
Maka pada Ayat 5 hurup
b. Setelah kualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1(satu) peserta, dilanjutkan dengan proses penunjukan langsung.

“Kita sudah sesuai dengan aturan, karna dua dilakukan tender hanya dua perusahaan yang melakukan penawaran, dari dua perusahaan tersebut semuanya tidak di luluskan, sehinga kami melakukan Penunjukan Langsung,” jelas dia.

Sementara, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sekadau, Handayani dikonfirmasi terpisah melalui pesan whaatshap mengatakan, terkait hal ini masalah teknis, sebaiknya langsung ke dinasnya saja.

“Masalah teknis pekerjaan di lapangan langsung ke dinas aja,” tulisnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pewarta : Sutarjo.

Editor : Antonius.