Begini Kajian KPPU Terhadap Pengadaan Sistem e-Katalog

radarkalbar.com, JAKARTA- Komisioner KPPU Guntur Saragih mengatakan pihaknya mendorong terciptanya efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk pada pengadaan barang Pemerintah yang dilakukan melalui Katalog Elektronik (e-Katalog).

“Berdasarkan kajian yang dilakukan KPPU terhadap e-Katalog, ditemukan beberapa hal yang perlu diperbaiki demi terwujudnya persaingan usaha yang sehat bagi seluruh pelaku usaha termasuk UKM,” ungkapnya, pada Sabtu (12/9/2020) melalui forum jurnalis yang digelar secara online.

Ditambahkan, dalam hal ini KPPU telah menyampaikan saran dan pertimbangan sebanyak dua kali ke LKPP selaku lembaga yang berwenang terkait permasalahan dimaksud, diantara pada saran pertama KPPU menekankan beberapa hal berikut:

1. Dalam peningkatan partisipasi dan keterlibatan pelaku UKM dalam pengadaan barang/jasa, KPPU menyarankan LKPP untuk dapat melakukan berbagai hal berikut:

a. Mendorong dan mempermudah pelaku UKM produsen/rantai terdekat prinsipal produsen masuk ke dalam katalog elektronik nasional untuk produk tertentu dengan basis pengadaan di tiap daerah.

b. Mendorong Pemerintah Daerah dengan persetujuan LKPP, menerbitkan katalog elektonik lokal, yang mengutamakan pelaku UKM di daerah sebagai penyedianya.

c. Mendorong Pemerintah Daerah menerbitkan daftar barang yang pengadaannya wajib menggunakan katalog elektronik, sehingga untuk pengadaan barang lainnya, Pemerintah Daerah dapat menggunakan metode pengadaan lain seperti lelang/tender atau penunjukan langsung sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yang pesertanya diprioritaskan untuk pelaku UKM daerah.

d. Mendorong Pemerintah Daerah mengembangkan sistem pengadaan dengan model tersendiri di setiap daerah sesuai karakteristik pelaku UKM dan daerah tersebut, dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini misalnya telah dilakukan di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat.

2. LKPP dapat memperbaiki ketentuan salah satu persyaratan penyedia katalog elektronik yang mengharuskan harga barang yang ditawarkan katalog elektronik adalah haga yang lebih rendah atau sama dengan harga non Pemerintah, menjadi harga yang kompetitif.

Hal ini untuk menghilangkan hambatan konsumen non Pemerintah mendapatkan harga yang lebih baik, serta menghilangkan hambatan pricing strategy bagi penyedia barang yang tidak hanya memperhatikan aspek biaya dalam menentukan harga penawaran.

Sementara pada saran kedua, KPPU fokus terkait proses pendaftaran dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh usaha kecil dan menengah agar dapat masuk sistem e-katalog tersebut, sebagaimana diatur oleh Pasal 13 huruf “f” Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik. Pasal tersebut menyatakan bahwa salah satu persyaratan penyedia dalam katalog elektronik mengatur jika penyedia berbentuk badan usaha perorangan, maka penyedia merupakan prinsipal produsen atau mata rantai pasok terdekat dari prinsipal produsen. Ini artinya, hanya produsen prinsipal dan distributor utama yang bisa masuk sebagai penyedia barang dalam sistem tersebut.

Klausul tersebut dinilai menghambat akses bagi pelaku usaha kecil dan menengah (terutama di daerah) untuk menjadi penyedia dalam sistem katalog elektronik nasional dan daerah. Dalam perspektif persaingan usaha, persyaratan tersebut menjadi faktor yang menghambat pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar (entry barrier), yakni pelaku usaha kecil dan menengah yang tersebar di berbagai daerah. Untuk itu KPPU menilai pengaturan dalam pasal 13 huruf “f” tersebut perlu ditinjau ulang, agar dapat lebih memberikan kesempatan kepada pelaku usaha kecil dan menengah di berbagai daerah.

Dalam UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya pasal 35 huruf “e” memberikan KPPU tugas untuk memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Oleh karenanya, KPPU mendorong agar LKPP segera menanggapi saran pertimbangan terkait Katalog Elektronik tersebut.
.

 

 

 

 

 

Pewarta/sumber : Rilis KPPU.

Editor/uploader : redaksi radarkalbar.com.