FOTO : Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Muzani (iST)
JAKARTA – RADARKALBAR.COM
SEKRETARIS Jenderal Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menghadiri acara konsolidasi bersama Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) Gerindra Malaysia, Minggu (18/6/2023).
Turut hadir anggota DPR RI Fraksi Gerindra Hj Himmatul Aliyah, daerah pemilihan (dapil) Jakarta II meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri.
Menurut keterangan pers kepada kantor pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), dalam kesempatan itu Muzani mendengarkan keluh kesah dari para WNI yang bekerja pada negeri jiran Malaysia.
Salah satu WNI yang juga pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia Hasyim Said mengaku, saat ini masalah yang menghadapi PMI adalah pembuatan dokumen kenegaraan berupa paspor.
Menurutnya, KBRI Malaysia cenderung mempersulit pembuatan paspor bagi PMI ilegal yang bekerja pada negeri jiran Malaysia.
Dia mengatakan, semestinya KBRI justru mempermudah pembuatan paspor bagi PMI ilegal yang ingin membuat paspor agar keberadaannya dan legalitasnya dapat terjamin selama bekerja pada negeri jiran Malaysia.
“Masalah hari hari yang kami hadapi saat ini adalah sulitnya pembuatan paspor Pak. Harapan saya, saya ingin lebih mempermudah pembuayan paspor di KBRI Kuala Lumpur dan KJRI Penang dan KJRI Johor,” ungkap Hasyim salah seorang PMI.
“Pembuatan paspor kami-kami sangat lambat Pak. Ini adalah suara masyarkat Indonesia yang ada di Malasyia. Mohon dibantu, diitinjaklanjuti kepada pemerintah Indonesia untuk memperlancar dan mempermudah pembuatan paspor bagi teman-teman PMI yang bermasalah atau tidak memiliki dokumen paspor,” sambungnya.
Merespon hal itu, Muzani mengatakan, permasalahan akan disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo.
Dia menjelaskan, saat ini pemerintah Malaysia dibawah kepemimpinan PM Anwar Ibrahim telah membuka pintu seluas-luasnya bagi warga negara asing untuk mempermudah penyelesaian dokumen-dokumen.
“Kebijakan yang baik ini adalah hasil diplomasi antara Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Itu sebabnya pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk melayani WNI kita dengan baik terkait pembuatan dokumen dan paspor,” tuturnya.
“Namun setelah mendapat kabar seperti ini kami prihatin dan saya akan meneruskan masalah ini kepada presiden Jokowi. Kebijakan yang baik antar kedua negara justru terhambat oleh birokrasi kita sendiri,” kata Muzani yang juga Wakil Ketua MPR itu.
Tidak hanya itu, Muzani juga mendapat laporan bahwa biaya pembuatan dokumen paspor yang seharusnya terjangkau. Justru jauh dari harga resmi.
Muzani pun prihatin karena semestinya negara menjamin keamanan dan kepastian bagi legalitas dokumen PMI yang berada pada negeri jiran Malaysia.
“Negara-negara lain mudah mengurus dokumen tapi kenapa kita mempersulit diri sendiri. Karena itu kami berharap KBRI dan KJRI harus membuka dan mempermudah pelayan pelayanan ini,” tukasnya.
” Jikalau perlu gratiskan, kalau perlu buka nonstop 24 jam. Mumpung pemerintah Malasysia membuka diri. Karena kebijakan ini akan ada akhirnya,” jelas Muzani.
Menurut Muzani saat ini tidak ada kepastian data terkait jumlah PMI ilegal yang berada pada Malaysia. Tapi dari informasi yang berkembang terdapat ratusan ribu hingga jutaan TKI yang ilegal bekerja pada negeri jiran Malaysia. Dan Partai Gerindra berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini,” bebernya.
Jika alasannya paspor habis, tidak ada anggaran, pihaknya dari Fraksi Gerindra DPR RI siap membantu untuk menyelesaikan masalah ini. Dan nanti akan menyampaikan ke presiden.
“Dan presiden akan perintahkan langsung kepada KBRI. Negara harus berjuang untuk masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri. Kalian adalah pejuang devisa,”ujarnya.
Selaku Wakil Ketua MPR RI, Ketua Fraksi Gerindra DPR RI, anggota Komisi II DPR RI, meminta dengan hormat agar KBRI dan KJRI pada negeri jiran Malaysia. Untuk membantu seluruh WNI yang ada pada negeri jiran Malaysia.
Senada dengan Muzani, anggota DPR Fraksi Gerindra dapil luar negeri, Himmatul Aliyah juga berharap KBRI Malaysia mempermudah pembuatan paspor bagi PMI ilegal yang bekerja pada negeri jiran Malaysia. (SMSI Pusat)