Soal Penertiban di Pasar Sebukit Rama, Pedagang Kios Katakan Ini

FOTO : Deretan kios Pasar Sebukit [ Hamzah ]

Ulasan utama berita : 

  • Keluhan Pedagang: Pedagang kios di Jalan Pasar Sebukit Rama, Mempawah, didesak menutup usaha dan menuding penertiban oleh Pemkab serta Satpol PP dilakukan secara tebang pilih.
  • ​Perbandingan Lokasi: Mereka membandingkan kondisinya dengan lapak permanen di tembusan Jalan Teratai yang dinilai melanggar aturan dan memacetkan lalu lintas, tetapi tidak ditertibkan.
  • ​Sikap Pemkab & Harapan: Satpol PP beralasan penertiban bertujuan mengembalikan fungsi fasilitas umum, sementara pedagang mendukung penataan asalkan aturan ditegakkan secara adil, merata, dan transparan.

Pewarta/editor : Hamzah

MEMPAWAH, radarkalbar.com – Penertiban pedagang di kawasan Jalan Pasar Sebukit Rama, Kabupaten Mempawah, menuai sorotan. Sejumlah pedagang kios di lokasi tersebut mengaku merasa diperlakukan tidak adil setelah mendapat desakan agar menutup tempat usaha dan tidak lagi berjualan.

Kebijakan penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mempawah hingga melibatkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mempawah itu memunculkan pertanyaan di kalangan pedagang. Mereka menilai penegakan Peraturan Daerah (Perda) seharusnya dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya menyasar titik-titik tertentu.

Riza, salah seorang pedagang yang menyewa kios di kawasan tersebut, mengaku sangat menyayangkan langkah yang dilakukan Satpol PP dan Pemerintah Kabupaten Mempawah.

Menurutnya, penertiban yang dilakukan terkesan tidak merata. Ia bahkan mempertanyakan konsistensi pemerintah daerah dalam menegakkan aturan, mengingat masih terdapat sejumlah lokasi lain yang diduga menggunakan fasilitas umum maupun lahan milik pemerintah untuk kepentingan usaha.

“Saya sangat menyayangkan apa yang dilakukan Satpol PP dan pemerintah daerah. Kalau memang mau menegakkan Perda, silakan. Kami mendukung penataan Kabupaten Mempawah. Tetapi jangan sampai terkesan ada tebang pilih,” tegas Riza.

Ia kemudian membandingkan kondisi kios tempat dirinya berjualan dengan menjamurnya bangunan dan lapak-lapak permanen di kawasan tembusan Jalan Teratai, tepatnya di samping Alfamart dan salah satu kafe ternama di Mempawah.

Menurut Riza, keberadaan bangunan dan lapak di kawasan tersebut juga patut menjadi perhatian pemerintah, terutama apabila terbukti berdiri di atas fasilitas umum atau lahan yang peruntukannya tidak sesuai.

Bahkan, ia menyoroti kondisi arus lalu lintas di jalan umum kawasan tersebut yang menurut pengamatannya hampir setiap hari mengalami hambatan dan sulit dilalui akibat aktivitas serta keberadaan bangunan dan lapak di sekitar jalan.

“Kalau memang tujuannya menertibkan dan membersihkan Kabupaten Mempawah, kami sangat mendukung. Tapi coba lihat juga titik-titik lain. Masih banyak yang diduga melanggar Perda, bahkan menggunakan lahan pemerintah. Kenapa tidak pernah ada teguran atau penertiban yang sama?” ungkapnya.

Riza menegaskan, dirinya bukan menolak penataan kota maupun penegakan aturan. Namun, ia berharap pemerintah daerah tidak hanya bersikap tegas terhadap pedagang di satu lokasi, sementara lokasi lain yang diduga memiliki persoalan serupa justru luput dari perhatian.

“Silakan kalau mau bersih-bersih Kabupaten Mempawah, saya dukung. Tetapi jangan tebang pilih. Semua harus diperlakukan sama di hadapan aturan,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Satpol PP Kabupaten Mempawah secara berkala melakukan penertiban dan patroli terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL), termasuk pedagang yang menggunakan badan jalan di kawasan Pasar Tradisional Sebukit Rama dan sejumlah ruas jalan di sekitarnya.

Penertiban tersebut bertujuan menjaga ketertiban umum, kebersihan, keindahan, kenyamanan serta mengembalikan fungsi fasilitas umum sesuai ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.

Pada prinsipnya, aktivitas perdagangan bukanlah sesuatu yang dilarang. Namun, pedagang tidak diperbolehkan mendirikan bangunan atau lapak permanen maupun semi permanen di atas badan jalan, trotoar dan kawasan lain yang tidak diperuntukkan bagi aktivitas perdagangan.

Meski demikian, persoalan yang disampaikan Riza menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah. Penegakan Perda semestinya dilakukan secara konsisten, transparan dan tanpa membedakan siapa pun.

Kini, para pedagang berharap Satpol PP maupun Pemkab Mempawah dapat memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar penertiban, sekaligus melakukan evaluasi terhadap lokasi-lokasi lain yang diduga memiliki persoalan serupa.

Sebab, bagi pedagang kecil, keadilan dalam penegakan aturan bukan sekadar persoalan boleh atau tidak boleh berjualan, melainkan juga menyangkut kepastian usaha dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. [ Red ]

 

 

 

 

 

 

Publisher : Admin radarkalbar.com

 

PERINGATAN HAK CIPTA :
‎
‎Seluruh konten/berita dalam halaman ini dilindungi oleh Undang-Undang. Mengutip, menyadur, menyalin, atau menggandakan sebagian maupun seluruh isi berita ini tanpa izin tertulis dari pihak redaksi merupakan pelanggaran hak cipta.

Share This Article

You cannot copy content of this page

Exit mobile version