FOTO : H Badrun berdiri diantara antrean tabung gas 3 Kg [ ist ]
Tim liputan – radarkalbar.com
PONTIANAK – Antrean panjang warga demi mendapatkan satu tabung gas LPG 3 kilogram kembali terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.
Di tengah kebutuhan dapur yang mendesak, masyarakat kecil di Pontianak, Kubu Raya, dan Mempawah terpaksa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk memastikan keluarga mereka tetap bisa makan.
Salah seorang tokoh masyarakat Kalbar, H. Badrun, menyampaikan keprihatinannya atas situasi yang terus berulang setiap tahun.
Menurutnya, warga harus rela menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk memperoleh satu tabung gas, bahkan diwajibkan menunjukkan KTP saat membeli.
“Gas ini sangat dibutuhkan masyarakat kecil untuk memasak nasi dan kebutuhan makan keluarga. Tapi kenyataannya, mereka harus berjuang keras untuk mendapatkannya,” ujar H. Badrun, Rabu, (17/12/2025).
Ia menilai distribusi LPG subsidi tidak tepat sasaran. Pasalnya, masih ditemukan rumah makan besar dan dapur usaha kuliner yang menggunakan gas 3 kilogram tanpa harus mengantre, meski seharusnya menggunakan LPG nonsubsidi berwarna oranye.
“Ini jelas tidak adil. Gas subsidi diperuntukkan bagi masyarakat kecil, tapi justru mereka yang paling sulit mendapatkannya,” tegasnya.
Selain menyita waktu, antrean panjang juga dinilai berisiko terhadap keselamatan warga.
H. Badrun menyebut, tak sedikit masyarakat yang mengalami kelelahan bahkan kecelakaan lalu lintas saat berupaya mendapatkan gas LPG.
“Kondisi ini sangat menyengsarakan rakyat kecil. Negara menjamin kesejahteraan masyarakatnya, tapi fakta di lapangan berkata lain,” ucapnya dengan nada kecewa.
Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, H. Badrun meminta pemerintah tidak membiarkan persoalan kelangkaan LPG 3 kilogram terus berlarut-larut. Ia mempertanyakan keberadaan dan peran pemerintah dalam mengatasi persoalan yang disebutnya sudah terjadi bertahun-tahun.
“Jangan sampai momen hari besar justru menambah penderitaan rakyat. Ini bukan persoalan baru, tapi seolah tidak pernah tuntas,” ujarnya.
Ia pun mendesak pemerintah dan instansi terkait untuk segera menelusuri jalur distribusi LPG subsidi dan mengambil langkah tegas agar penyaluran gas 3 kilogram kembali tepat sasaran.
“Jangan lagi masyarakat kecil dijadikan tumbal. Masalah ini harus segera dihentikan,” pungkas H. Badrun. [ red ]
editor/publisher : admin radarkalbar.com