POTO : Saat kericuhan pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Sikka NTT (Ist)
Tim liputan – radarkalbar. com
SIKKA – Kericuhan terjadi saat rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Kamis (17/2/2022) siang.
Pasalnya, beberapa Anggota DPRD dan Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo nyaris terlibat adu jotos dii dalam ruang rapat tersebut.
Saat itu rapat beragendakan Penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan Penyampaian Penetapan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
Situasi mulai memanas saat Ketua DPRD Sikka, Donatus David, mengetuk palu untuk menunda rapat.
Keributan bermula ketika Anggota DPRD tersebut mendapat bisikan bahwa Bupati Robi Idong mengompori beberapa rekan mereka untuk berkelahi.
Seorang Anggota DPRD lainnya menyebut bahwa Bupati Idong mengajak duel dengan anggota dewan.
Ditengah keributan tersebut, Anggota DPRD dari Fraksi Nasdem, Yosef Nong Soni menjelaskan hal berbeda.
Nong Soni mengaku tidak menerima keputusan Pimpinan DPRD yang menutup sidang.
Alasannya karena beberapa fraksi lain belum diberi kesempatan untuk bicara.
“Fraksi lain belum berbicara. Kenapa rapat diskorsing?,” teriak Nong Soni.
Suasana makin panas ketika Ketua DPRD, Donatus David dan Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo yang disusul oleh pimpinan OPD lainnya meninggalkan ruangan sidang.
Ketika Bupati Robi Idong keluar tiba-tiba salah satu anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Gorgonius Nago Bapa, mengamuk.
Gorgonius ngamuk lantaran merasa tidak puas dengan sikap Bupati Robi Idong.
Wakil Ketua DPRD itu menyebut Bupati Robi seperti mengadu domba dan memanasi situasi rapat.
“Saya juga kaget, tiba-tiba waktu terakhir itu ada anggota masih bicara tapi ketua sudah skors. Ko Bupati ikut-ikutan bereaksi gitu,” katanya.
Padahal, kata dia, reaksi dari anggota itu biasa. “Pa Soni suara besar dan begitu ko Bupati seperti kompor-komporin suruh ketua lawan saja. Dia adu domba,” ujarnya.
Gorgonius menilai, Bupati Robi mengintervensi dan mengendalikan ketua DPRD. Robi disebutnya terlampau jauh mencampuri urusan Anggota DPRD.
Padahal ketua DPRD kata dia, saat memimpin sidang bertindak atas nama seluruh Anggota Dewan. Bukan hanya atas nama PDIP.
“Kalau sebagai ketua partai urusannya di partai. Di sini lembaga DPRD. Itu saya tidak puas. Saya merasa bahwa bupati mau intervensi dan bupati bisa merasa menantang anggota DPRD,” katanya. (*/Siberindo.co)
– dari berbagai sumber