FOTO : Presiden RI, Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para Wakil Ketua DPR RI saat memberikan keterangan pers [ ist ]
Ulasan utama berita :
- Pengunduran Diri: Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI dengan menyerahkan surat langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR RI pada Kamis (12/11/2026).
- Alasan: Langkah ini disampaikan terkait dinamika administrasi dan perbedaan standar sistem pendidikan luar negeri serta nasional yang menyangkut persyaratan konstitusional jabatan publik.
- Respons & Tindak Lanjut: Presiden Prabowo menerima dan menghormati keputusan tersebut dengan berat hati, sementara pimpinan MPR RI tengah menggelar rapat internal guna memproses tahapan konstitusional selanjutnya.
Pewarta/editor : redaksi
JAKARTA, RADARKALBAR.COM — Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Keputusan tersebut disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, sebelum akhirnya diserahkan secara resmi kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026).
Langkah pengunduran diri ini diambil Gibran sebagai bentuk sikap kesatria dalam menyikapi dinamika administrasi serta perbedaan standar sistem pendidikan luar negeri dan nasional yang berkaitan dengan persyaratan konstitusional jabatan publik.
Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers menyatakan bahwa pihaknya menerima keputusan tersebut dengan berat hati. Namun, pemerintah menghormati langkah politik dan kenegarawanan yang ditunjukkan oleh wakilnya tersebut demi menjaga stabilitas konstitusi negara.
”Hari ini pada pukul 10.15 saya menerima kunjungan dari Wakil Presiden RI, Saudara Gibran Rakabuming Raka, yang menyampaikan surat pernyataan berhenti dari jabatannya,” ujar Prabowo di Istana Merdeka.
Setelah pertemuan di Istana Kepresidenan, Gibran segera mendatangi Kompleks Parlemen Senayan untuk menyerahkan dokumen serupa kepada pimpinan MPR RI. Kehadiran pimpinan MPR diperlukan guna memproses tahapan administratif lanjutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait pemberhentian kepala atau wakil kepala negara di tengah masa jabatan.
Hingga berita ini diturunkan, pimpinan MPR RI dikabarkan tengah menggelar rapat konsultasi internal guna membahas mekanisme tindak lanjut pengunduran diri tersebut sesuai dengan prosedur konstitusional yang diatur dalam UUD 1945. [ infopublik.id/red ]
Publisher : Admin radarkalbar.com