FOTO : tokoh masyarakat Desa Seraras, Kecamatan Sekadau Hilir, Matdari Al Anwar Efendi (doni)
SEKADAU – radarkalbar.com
PETANI kelapa sawit di lingkungan PT Permata Hijau Sarana (PT PHS) meminta manajemen perusahaan tersebut, memperketat dan memperhatikan mutu saat pembelian tanda buah segar (TBS).
Selain itu, para petani juga meminta PT PHS untuk tidak gentar dengan tekanan atau paksaan oknum tertentu, untuk memasukan TBS mereka yang bermutu rendah.
Permintaan para petani ini cukup beralasan. Pasalnya, jika manajemen PT PHS membeli TBS bermutu rendah. Maka mereka akan mendapatkan imbas yang sangat besar.
Karena PT PHS tersebut, akan membeli TBS milik mereka dengan harga murah dari pasaran. Padahal TBS mereka berkualitas.
Salah seorang tokoh masyarakat Desa Seraras, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Matdari Al Anwar Efendi kepada awak media, pada Senin (11/3/2024) mengatakan PT. PHS membeli TBS mereka dengan rendah. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya rendemen yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit (PKS) milik PHS.
Rendahnya rendemen tersebut, diperoleh perusahaan sesuai dengan kualitas TBS yang diolah PKS-nya.
“Jika TBS kurang bermutu dibeli. Maka hasil rendemen yang diperoleh PKS juga kurang baik. Artinya baik buruknya rendemen yang dihasilkan tergantung kualitas TBS yang diolah,” ungka ptia yang akrab disapa Degoi itu.
Hal itu dipicu kata dia, manajemen PT PHS tidak ketat terhadap TBS yang dikirim ke PKS. Sebab, banyak TBS kurang baik telah dipulangkan PKS. Lantas, dikirim lagi ke PKS tersebut oleh oknum yang menggunakan mobil pick up (pikap).
“Nah, hal ini tentu merusak kualitas rendemen yang diperoleh. Akibat rendahnya rendemen yang dihasilkan PKS. Maka berpengaruh terhadap harga pembelian TBS milik petani,” bebernya.
Bayangkan lanjut Degoi, TBS yang sudah afkir atau hasil grading yang tidak layak diolah. Lantas, dipaksa oknum tersebut dengan dalih TBS milik petani, maka masuk lagi ke PKS perusahaan itu,
“Beberapa oknum tersebutlah yang merusak harga pasaran. Sehingga rendemen yang di hasilkan kurang baik. Artinya akibat ulah beberapa oknum yang mencari keuntungan pribadi berimbas kepada ribuan petani, karena harga TBS tidak bisa naik di PT PHS,” cetusnya.
Menurut Degoi, aturan dan kebijakan yang dibuat perusahaan, tentunya harus dipatuhi semua pihak. Dan tidak sewajarnya ada oknum yang semena-mena, mencari keuntungan sendiri, lalu melanggar aturan perusahaan demi kepentingan kelompok maupun pribadinya.
“Kami minta perusahaan tidak perlu takut untuk menerapkan aturan yang sudah dibuat, tegakan aturan. Jika bisa yang jual TBS menggunakan mobil pikap jangan diterima. Apalagi TBS yang di bawa sudah afkir atau ditolak oleh PKS sebelumnya,”tegas Degoi.
Dikatakan, semua petani tidak ingin akibat ulah beberapa oknum tersebut menyebabkan harga TBS di wilayah tersebut tidak bisa naik. Dampaknya ribuan orang yang dirugikan. Sebab, jika TBS baik yang diolah. Maka rendemen juga baik, dan harga TBS bisa naik.
“Jika ada oknum yang jual TBS menggunakan pikap, ditolak saja. Silahkan mereka protes, asalkan dengan tertib dan baik. Jika arogan dan anarkis laporkan ke aparat penegak hukum. Karena mereka kenyataannya bukan mewakili masyarakat Desa Seraras,” tuturnya.
“Kita ingin jika sudah tertib pengiriman TBS dengan kualitas yang baik. Maka 80 persen petani yang bisa menikmati harga TBS yang naik,” sambungnya.
Degoi menambahkan, harga TBS yang standar, itulah kerinduan masyarakat. Petanipun sejahtera.
” Jangan pedulikan keinginan beberapa oknum yang memaksa kehendak demi keuntungan pribadi,” imbuhnya. (don)