FOTO : Andi Aswad [ ist ]
Ulasan utama berita :
- Beban Rp147 Miliar: Pemda Kapuas Hulu harus menanggung sendiri gaji & tunjangan 1.800 PPPK Guru dan 900 Nakes karena petunjuk teknis pusat belum turun.
- Potongan Tunjangan ASN: Akibat tekanan fiskal ini, tunjangan pegawai terpaksa dipotong sejak 2025 hingga 2026.
- Janji Pemulihan: DPRD dan eksekutif sepakat pemotongan ini bersifat sementara dan tunjangan akan dikembalikan penuh jika pusat resmi mengambil alih pembiayaan.
Pewarta/editor : redaksi
KAPUAS HULU, RADARKALBAR.COM — Pemkab Kapuas Hulu terjepit di tengah transisi kebijakan fiskal nasional. Di satu sisi, wacana pengambilalihan pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru dan Tenaga Kesehatan oleh pemerintah pusat digadang-gadang menjadi angin segar.
Namun, di sisi lain, lambatnya penerbitan petunjuk teknis (juknis) memaksa daerah menanggung beban anggaran fantastis senilai lebih dari Rp147 miliar hingga akhir tahun ini.
Situasi ini mengungkap adanya disparitas narasi dan risiko kebijakan (policy gap) antara janji pusat dan realitas anggaran di daerah. Pengambilalihan pembiayaan PPPK oleh pusat diposisikan sebagai solusi untuk meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta memperkuat pemerataan kualitas layanan dasar.
Kemudian, tanpa juknis yang jelas, kebijakan tersebut justru berubah menjadi fiscal trap (jebakan fiskal). Pemda tidak memiliki dasar hukum untuk melepas pos anggaran tersebut, sehingga terpaksa mengorbankan pos belanja lain demi menutupi kewajiban gaji dan tunjangan bagi 1.800 PPPK Guru dan 900 PPPK Nakes.
Akibat terjepit dalam ruang fiskal yang sempit, beban tersebut tidak bisa diserap tanpa konsekuensi. DPRD Kapuas Hulu bersama eksekutif terpaksa mengambil langkah darurat dengan memotong tunjangan pegawai secara menyeluruh.
Pemotongan ini, yang sudah berlangsung sejak Tahun Anggaran 2025 dan berlanjut ke 2026, mencerminkan bagaimana ketidakpastian regulasi pusat berimbas langsung pada penurunan kesejahteraan aparatur di tingkat lokal.
”Jumlahnya sangat besar. Ini berakibat juga kepada tunjangan pegawai yang dipotong sama seperti Tahun Anggaran 2026,” ujar Anggota DPRD Kapuas Hulu dari Fraksi Partai Demokrat, Andi Aswad.
Dari sudut pandang tata kelola pemerintahan, kasus Kapuas Hulu adalah potret klasik dari sentralisasi kebijakan tanpa kesiapan instrumen birokrasi di tingkat tapak.
Janji pengambilalihan anggaran kehilangan relevansinya ketika implementasinya terganjal oleh birokrasi administratif di Jakarta.
Kendati demikian, secercah harapan masih disuarakan oleh legislatif. DPRD dan eksekutif telah mencapai kesepakatan moral: pemotongan tunjangan ini bersifat sementara.
“Jika juknis dari pusat akhirnya turun dan realisasi pengambilalihan benar-benar terjadi, prioritas utama Pemkab Kapuas Hulu adalah memulihkan hak tunjangan pegawai yang sempat terpangkas,” tegasnya.
Kini, nasib ribuan PPPK dan seluruh ASN di Bumi Uncak Kapuas berada di ujung tanduk penantian. APBD mereka hanya bisa bernapas lega jika “garis putus” petunjuk teknis dari Jakarta segera tersambung menjadi kepastian nyata. [ Red ]
Publisher : admin radarkalbar.com