FOTO : Ilustrasi [Ai ]
Ulasan utama berita :
- Tuntutan Kejelasan: KAMAKSI mendesak Grace Natalie memperjelas status kepengurusannya di PSI di tengah jabatannya sebagai Komisaris Independen MIND ID.
- Picu Isu (Konteks): Desakan mencuat setelah tiga elite PSI (Raja Juli Antoni, Giring Ganesha, dan Isyana Bagoes Oka) resmi mundur dari partai pada 9 November 2026 demi fokus pada tugas negara.
- Aturan Hukum: Merujuk Pasal 55 PP No. 23/2022, komisaris BUMN dilarang merangkap sebagai pengurus partai politik untuk mencegah konflik kepentingan.
- Sorotan Transparansi: Status Grace dinilai membingungkan—sempat mengaku nonaktif saat jadi Stafsus Presiden (Juni 2024), namun namanya muncul kembali sebagai Sekretaris Dewan Pembina PSI (2025–2030).
- Desakan Sikap: KAMAKSI meminta kepastian lewat dokumen administratif resmi; jika masih aktif di PSI, Grace didesak mundur dari MIND ID demi profesionalisme pengawasan aset negara sebesar Rp307,66 triliun.
Pewarta/editor : redaksi
JAKARTA,RADARKALBAR.COM – Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) melayangkan desakan terbuka kepada Grace Natalie agar segera memperjelas status kepengurusannya di Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di tengah posisinya sebagai Komisaris Independen Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID.
Desakan ini mengemuka menyusul langkah sejumlah elite PSI, Raja Juli Antoni, Giring Ganesha, dan Isyana Bagoes Oka—yang secara resmi mundur dari kepengurusan maupun aktivitas partai pada 9 November 2026 demi fokus pada tugas kenegaraan.
Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, menilai momentum pengunduran diri para kader tersebut harus menjadi cerminan bagi Grace Natalie untuk menunjukkan konsistensi dan keteladanan sikap. Ia mengingatkan agar publik tidak disuguhkan standar ganda dalam penegakan tata kelola perusahaan pelat merah.
”Ketika kader lain memilih mundur dari kepengurusan partai demi fokus menjalankan tugas kenegaraan, sementara status Grace Natalie sebagai pengurus PSI dan Komisaris Independen MIND ID masih menjadi pertanyaan, maka persoalan ini harus dijawab secara terbuka,” ujar Joko dalam keterangannya, seperti dilansir mediakalbarnews.co jaringan radarkalbar.com, pada Selasa (10/11/2026).
Menurut Joko, persoalan rangkap jabatan ini menyangkut kepatuhan hukum, integritas jabatan, dan kepercayaan publik. Ia merujuk pada ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2022 yang secara tegas melarang anggota komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik.
Jika masih tercatat aktif di kepengurusan PSI, KAMAKSI mendesak agar Grace secara legowo melepaskan kursi komisaris di holding tambang tersebut demi menghindari potensi konflik kepentingan.
Sorotan tajam ini juga dilatarbelakangi oleh perbedaan narasi terkait status Grace. Pada Juni 2024, Grace sempat menyatakan dirinya sudah nonaktif dari struktur PSI menyusul penugasannya sebagai Staf Khusus Presiden. Namun, namanya kembali mencuat dalam pemberitaan sebagai Sekretaris Dewan Pembina PSI periode 2025–2030, sehingga memicu keraguan publik mengenai kejelasan status organisasinya.
”Transparansi harus dibuktikan dengan dokumen, bukan sekadar pernyataan. Kalau memang sudah tidak menjadi pengurus PSI, tunjukkan kejelasan administrasinya. Sebaliknya, jika masih tercatat, jangan berlindung di balik istilah nonaktif,” tegas Joko.
Di sisi lain, KAMAKSI mengingatkan bahwa MIND ID merupakan korporasi strategis yang mengelola aset negara dalam skala besar di sektor mineral dan batu bara, termasuk PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk, PT Inalum, hingga PT Freeport Indonesia. Berdasarkan laporan kinerja 2025, MIND ID membukukan total aset hingga Rp 307,66 triliun dengan pendapatan mencapai Rp 159,46 triliun dan laba bersih Rp 29,89 triliun.
Besarnya skala bisnis dan tanggung jawab ekonomi tersebut, lanjut Joko, menuntut pengawasan yang independen, profesional, serta steril dari kepentingan politik praktis.
” Kami mendesak manajemen MIND ID dan internal PSI untuk tidak bungkam dan segera memberikan klarifikasi resmi guna menjaga akuntabilitas tata kelola perusahaan negara,” desaknya. [ red ]
Publisher : admin radarkalbar.com
PERINGATAN HAK CIPTA :
SELURUH konten/berita dalam halaman ini dilindungi oleh Undang-Undang. Mengutip, menyadur, menyalin, atau menggandakan sebagian maupun seluruh isi berita ini tanpa izin tertulis dari pihak redaksi merupakan pelanggaran hak cipta.