FOTO : Saat forum rapat dengar pendapat di DPRD Sambas [ Urai ]
Urai Rudi – radarkalbar.com
SAMBAS – Isu perlindungan anak kembali menjadi sorotan hangat di Kabupaten Sambas, Kalimatan Barat (Kalbar).
Hal itu terungkap dalam forum rapat dengar pendapat bersama DPRD Sambas, Selasa (9/9/2025).
Saat itu, Korp HMI-wati (Kohati) Badan Koordinasi (Badko) Kalimantan Barat menegaskan perlunya kehadiran Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) yang independen.
Kepala Bidang Diklat Kohati Badko Kalbar, Pertiwi Astuti, menyebut keberadaan KPPAD sudah menjadi kebutuhan mendesak.
Pertiwi menekankan, lembaga tersebut berbeda dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang saat ini masih berada di bawah kendali dinas.
“Selama ini UPTD PPA kerap bekerja dengan keterbatasan. Bukan hanya rawan intervensi, tapi juga belum sepenuhnya menjawab persoalan kompleks yang dihadapi anak-anak korban kekerasan,” tegas Pertiwi.
Desakan ini tak lepas dari sembilan poin aspirasi masyarakat dan mahasiswa yang sebelumnya disampaikan dalam aksi unjuk rasa.
Namun, menurut Pertiwi, jawaban pemerintah daerah masih sebatas normatif tanpa solusi nyata.
Ia juga menyoroti laporan resmi yang menyebut jumlah kasus anak dan perempuan di Sambas mengalami penurunan tahun ini. Data tersebut dinilai perlu diverifikasi.
“Penurunan itu patut dipertanyakan. Bisa saja bukan karena kasus berkurang, melainkan karena masyarakat tidak tahu harus melapor ke mana. Bahkan banyak kasus diselesaikan dengan istilah ‘damai’, tanpa memperhitungkan kepentingan korban,” ungkapnya lantang.
Menurutnya, pembentukan KPPAD bukan sekadar tuntutan kelompok mahasiswa, melainkan amanat undang-undang sekaligus tanggung jawab moral seluruh pemangku kepentingan.
“Anak-anak Sambas berhak atas ruang aman untuk tumbuh dan berkembang. Tanpa perlindungan yang independen, kita sedang mempertaruhkan masa depan generasi penerus,” cetusnya. [ red ]
editor : Andika
publisher : admin radarkalbar.com