FOTO : Ilustrasi [ Ai ]
KALIAN pasti nonton presentasi Prof. Gema. Ia seperti membongkar siapa dalang di balik penyadapan telepon Prabowo. Videonya viral. Sebagai penulis, tidak mudah percaya begitu saja. Nah, saya mencoba melakukan counter narasi agar muncul antitesis.
Simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak!
Nama lengkapnya Prof. Dr. Gema Goeyardi, pendiri sekaligus CEO Astronacci International. Analisisnya berjudul “Siapa Yang Nyuruh Sadap Presiden??! Ini Skandal Rp50 Triliun”, diunggah melalui kanal Astronacci.
Biasanya beliau membedah grafik saham, membaca arah pasar, dan memperkirakan pergerakan harga. Kali ini medan analisisnya jauh lebih luas, dugaan operasi politik, penyadapan presiden, kabinet bayangan, mafia koruptor, hingga permainan geopolitik internasional.
Saya tertarik mengujinya. Bukan karena ingin berkelahi dengan profesor. Justru karena beliau akademisi, argumentasinya layak diuji secara akademik. Gelar profesor bukan tameng dari kritik. Sebaliknya, semakin besar klaim seseorang, semakin besar pula kewajiban pembuktiannya.
Mari kita buka berkasnya. Pelan-pelan, tetapi jangan sampai ada jejak yang tertinggal.
Pertama, soal Penyadapan Presiden, Fakta atau Pintu Masuk Operasi Besar?
Kasus penyadapan ilegal bukan cerita karangan. Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyalahgunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS). Nomor Presiden Prabowo, pejabat negara, politisi, media, ormas, LSM hingga pengusaha diduga dimasukkan ke dalam sistem tanpa prosedur hukum yang sah.
Periode dugaan aktivitas berlangsung pada 2025 hingga Oktober 2026. Ada dugaan penghapusan data. Polisi menyita 11 telepon genggam, satu iPad dan empat flashdisk, serta memeriksa 10 saksi dan tiga ahli.
Nama Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, kemudian Slamet Uliandi, masuk dalam perkembangan penanganan perkara. Ancaman pidana disebut mencapai 10 tahun.
Prabowo juga memberhentikan Listyo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan. Ini serius. Sangat serius!
Tetapi, ada perbedaan mendasar antara membuktikan penyadapan ilegal dan membuktikan adanya operasi makar. Penyadapan adalah perbuatan harus dibuktikan melalui alat bukti. Makar adalah konstruksi pidana memiliki unsur hukum tersendiri.
Jangan sampai dua perkara berbeda dijahit menjadi satu pakaian konspirasi hanya karena ukurannya sama-sama besar.
Kedua, soal uang muka Rp25 triliun, siapa bendahara operasinya? Di sinilah analisis Prof Gema memasuki wilayah membuat kalkulator nasional berkeringat. Beliau menyebut uang muka Rp25 triliun dengan total anggaran Rp50–60 triliun. Dalangnya diduga mafia koruptor yang anaknya disandera dan memiliki kepentingan menjatuhkan Prabowo.
Waduh! Rp25 triliun sebagai uang muka! Kalau uang itu benar-benar berpindah tangan, kita sedang berbicara tentang transaksi luar biasa besar. Bukan uang untuk menyewa gedung rapat atau membeli nasi kotak peserta seminar.
Pertanyaannya bukan sekadar siapa dalangnya. Kita membutuhkan bukti transaksi, identitas pemilik dana, penerima, waktu pemindahan, jalur keuangan, dan hubungan transaksi tersebut dengan para pelaku.
Di mana rekeningnya? Siapa perantaranya? Adakah dokumen perbankan, komunikasi, saksi, atau hasil penelusuran transaksi?
Dalam investigasi keuangan, dugaan pendanaan harus diuji melalui financial trail. Aliran uang harus dapat ditelusuri, bukan sekadar diceritakan. Kalau tidak ada jejak yang bisa diperiksa, angka Rp50 triliun masih merupakan klaim, bukan temuan investigasi.
Ketiga, Prabowo hanya diberi waktu dua tahun? Prof Gema menghubungkan sejumlah pernyataan politik dari Connie Bakrie, Mahfud MD, dan Budi Arie pada Agustus 2026 dengan dugaan skenario menjatuhkan Prabowo lebih cepat dari 2029.
Budi Arie kemudian meminta maaf dan menyebut pernyataannya sebagai analisis pribadi, serta membantah keterkaitan dengan Jokowi. Tetapi mari gunakan logika ilmiah. Apakah kesamaan prediksi politik membuktikan adanya koordinasi rahasia? Tidak otomatis.
Dalam metodologi penelitian, korelasi tidak sama dengan kausalitas. Dua peristiwa terjadi berdekatan belum tentu memiliki hubungan sebab-akibat. Apalagi jika pernyataan seseorang kemudian dijadikan bukti adanya operasi terorganisasi.
Kita membutuhkan bukti komunikasi, kesepakatan, perencanaan, pembagian peran, dan tindakan konkret.
Kalau hanya mengumpulkan pernyataan saling berdekatan, tukang ramal cuaca pun bisa dituduh menjadi anggota kabinet bayangan karena pernah memprediksi hujan sebelum demonstrasi.
Keempat, Kabinet Bayangan, Singapura, dan Intelijen China. Bagian ini semakin spektakuler.
Masyarakat sipil memang membentuk kabinet bayangan pada 2026 sebagai instrumen pengawasan kebijakan pemerintah. Namun, dalam analisis Prof Gema, muncul gambaran jaringan jauh lebih besar. Listyo disebut sebagai kepala naga, sementara sosok berjuluk Lurah Barat disebut sebagai wakilnya.
Data sadapan kemudian dikaitkan dengan konglomerat sawit, tambang, mafia pajak, Singapura, hingga intelijen China. Ini sudah bukan lagi grafik saham, wak. Ini peta geopolitik membuat James Bond harus meminta tambahan anggaran operasional.
Namun, setiap mata rantai membutuhkan pembuktian tersendiri. Apa bukti data sadapan berpindah ke konglomerat? Apa bukti informasi dikirim ke Singapura? Siapa penghubungnya? Apa bukti intelijen China membeli atau menerima informasi tersebut?
Jangan menyamakan kemungkinan dengan kenyataan. Jangan pula menganggap hubungan bisnis internasional sebagai bukti keterlibatan operasi intelijen.
Tuduhan terhadap negara asing bukan perkara ringan. Ia membutuhkan bukti komunikasi, dokumen, transaksi, saksi, atau hasil investigasi yang dapat diverifikasi.
Kelima, soal Rp16.000 triliun dan kiamat 10 November. Prabowo pernah menyinggung kerugian negara akibat praktik under-invoicing yang disebut mencapai sekitar Rp15.000–16.000 triliun dalam kurun 34 tahun.
Angka fantastis itu kemudian ikut masuk dalam konstruksi besar dugaan konspirasi. Tetapi sekali lagi, kita harus memisahkan dua persoalan. Kerugian akibat under-invoicing tidak otomatis menjadi sumber dana operasi penyadapan. Hubungan keduanya harus dibuktikan melalui transaksi dan aliran dana.
Kemudian muncul tanggal 10 November 2026 sebagai momentum penting. Hari ini 9 November. Besok, menurut narasi tersebut, bisa menjadi hari yang menentukan. Kita tunggu dengan tenang. Jangan sampai seluruh bangsa tidak bisa tidur hanya karena sebuah tanggal di kalender diberi musik latar film horor.
Saya tidak sedang membela Prabowo. Jika ada penyadapan ilegal, bongkar. Jika ada pejabat menyalahgunakan kekuasaan, proses. Jika ada aliran uang untuk operasi politik, telusuri. Jika ada keterlibatan pihak asing, ungkap.
Tetapi jangan pula karena kita menemukan satu tindak pidana, seluruh dugaan lain langsung dianggap benar.
Dalam metode investigasi dikenal prinsip verifikasi silang, pengujian hipotesis, dan pembuktian hubungan kausal. Setiap kesimpulan harus memiliki dukungan bukti sepadan dengan besarnya klaim.
Saya ingin mengajukan enam pertanyaan kepada Prof Gema. Pertama, apa bukti konkret uang muka Rp25 triliun? Kedua, siapa pemilik dana dan siapa penerima akhirnya? Ketiga, apa bukti penyadapan merupakan bagian dari operasi menjatuhkan presiden? Keempat, apa bukti keterlibatan kabinet bayangan dalam operasi tersebut? Kelima, apa bukti aliran data kepada konglomerat, Singapura, dan intelijen China? Keenam, apa dasar empiris membuat 10 November 2026 dipandang sebagai momentum operasi besar?
Silakan dijawab. Saya terbuka terhadap bukti baru. Jika bukti itu membenarkan sebagian analisis Prof Gema, saya tidak punya alasan untuk menolaknya. Namun, jika bukti belum tersedia, publik juga berhak mengetahui, itu masih hipotesis.
Sebab, ada perbedaan antara membongkar konspirasi dan membangun konspirasi melalui rangkaian dugaan. Keduanya bisa terdengar sama-sama dramatis. Tetapi hanya satu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Di negeri ini, jangan sampai kebenaran kalah oleh presentasi. Jangan sampai bukti dikalahkan oleh efek suara. Jangan sampai angka Rp50 triliun lebih dipercaya dari pertanyaan sederhana, mana buktinya?
“Bang, ingat beliau itu profesor. Lah, abang cuma kang ngopi.”
“Sekali-kali menjajal analisis profesor, wak.” Ups
Oleh : Rosadi Jamani
#camanewak
#jurnalismeyangmenyapa
#JYM
Ruang Gagasan & Penyangkalan :
TULISAN ini adalah hamparan pemikiran mandiri dan refleksi personal dari sang penulis. Redaksi hadir sebagai wadah yang merawat keberagaman perspektif, tanpa memiliki atau mendikte arah pemikiran di dalamnya. Oleh karena itu, setiap argumen, sudut pandang, dan implikasi dari tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab intelektual sang penulis.