Natuna, radar-kalbar.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti beserta jajarannya melakukan lawatan kerja ke SKPT Natuna Provinsi Kepulauan Riau yang dipusatkan di Pelabuhan Perikanan Selat Lampa, Senin (7/10).
Dalam kesempatan kali ini, ia meresmikan opersionalisasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna yang telah dibangun selama 4 tahun terakhir.
Hal ini menunjukkan perhatian luar biasa pemerintah terhadap pembangunan di pulau-pulau terdepan Indonesia, khususnya dalam sektor kelautan dan perikanan. Berhadapan langsung dengan Laut Natuna Utara, Kabupaten Natuna yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau memiliki posisi strategis sebagai pulau terdepan bagian utara Indonesia. “Natuna sangat strategis. Natuna adalah salah satu pulau bagian terluar, terdepan dari Indonesia yang berbatasan dengan negara-negara di sekitar kita,” ujar Menteri Susi.
Menurutnya, pembangunan harus dimulai dari yang terdepan. Oleh karena itu, ia ingin SKPT Natuna menjadi sebuah sentra kegiatan ekonomi yang terintegrasi untuk memajukan perekonomian setempat. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo menjadikan laut sebagai masa depan bangsa.
Menteri Susi berharap, hidupnya berbagai kegiatan ekonomi kelautan dan perikanan dalam SKPT ini akan menghidupkan perekonomian masyarakat Natuna. “Dengan adanya aktivitas dari cold storage, penyimpanan, ekspor, dan sebagainya, berarti ada komunitas yang terbangun yang akan menghidupkan ekonomi,” jelasnya.
*SKPT Bisa Jadi Sumber PAD*
SKPT Natuna dihadirkan sebagai pusat kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 yang mencakup Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara. Banyaknya kapal yang menangkap ikan di WPP-711 dapat menjadi potensi daerah untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Di WPP-711 ini kita punya kapal izin pusat itu hampir 600 kapal. Apabila mereka bisa mendarat di sini, melakukan pelelangan ikan, kemudian Pemda bisa memungut retribusi, itu menjadikan sumber pendapatan asli daerah,” jelas Menteri Susi.
Ia pun sepakat dengan rencana Pemerintah Daerah Natuna yang menetapkan perikanan, kelautan, dan pariwisata menjadi fokus pembangunan ekonominya. Meskipun demikian, ia menekankan bahwa komitmen dan disiplin dari seluruh jajaran pemerintah daerah dan aparat penegak hukumnya (apgakum), serta kepatuhan masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga kedaulatan laut sekitar.
“Komitmen dan disiplin pemerintah daerah dan semua apgakumnya harus jadi satu. Kemudian masyarakatnya harus patuh, harus ikut,” tegas Menteri Susi.
*Memperkuat Pertahanan Negara*
Kuatnya perekonomian Natuna tersebut, menurutnya, merupakan cara yang paling strategis dan efisien alam membangun sentra-sentra pertahanan di pulau-pulau terdepan Indonesia. “Masyarakat Indonesia tidak boleh memunggungi laut. Berarti, kita menetapkan pulau-pulau yang terdepan kita adalah wilayah yang harus kita jaga dan kita kedepankan menjadi sebuah sentra atau poros dari pertahanan Indonesia bila terjadi sesuatu,” ungkapnya.
Menteri Susi mengungkapkan, dengan hidupnya perekonomian di Natuna maka bila sewaktu-waktu kekuatan militer diperlukan, semua infrastrukur dan ekonomi sudah siap mendukung. “Semua infrastrukturnya, kegiatan ekonominya sudah ada di wilayah terdepan kita. Saya bukan Menteri Pertahanan jadi batas saya ya bicara tentang pembangunan ekonomi perikanan,” jelas Menteri Susi.
Salah satu upaya untuk mencapainya adalah dengan berjalannya kegiatan ekonomi melalui SKPT yang akan terintegrasi dengan sentra militer tersebut nantinya. “Kenapa saya bilang terintegrasi? Kita akan memberikan bantuan kapal-kapal untuk para nelayan. Apabila pulau itu kurang penghuninya, kurang penduduknya, maka kapal-kapal itu akan membawa para nelayan yang kalau dalam sisi militer adalah komponen cadangan,” tambahnya.
*Fasilitas SKPT Natuna*
Dengan alokasi dana sebesar Rp221,7 miliar, SKPT Natuna dibangun selama periode 2015-2019. Pembangunan dilaksanakan untuk penyediaan sarana prasarana di Pelabuhan Perikanan Selat Lampa meliputi, fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang.
Dibangun di atas lahan seluas 5,8 hektar, SKPT Natuna difokuskan pada pengembangan Pelabuhan Perikanan (PP) Selat Lampa, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Area lahan seluas 3 hektar didapatkan melalui reklamasi, sedangkan 2,8 hektar lahan lainnya memanfaatkan area daratan yang sudah ada.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Zulficar Mochtar mengatakan, pembangunan SKPT Natuna juga didukung sinergi dari Kementerian dan Lembaga terkait seperti: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Energi Sumber Daya Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, serta dukungan dari Perbankan dan lembaga pembiayaan bagi nelayan.
“Anggaran juga digulirkan untuk bantuan pemerintah Kementerian Kelautan dan Perikanan berupa bantuan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan untuk sejumlah koperasi nelayan di Kabupaten Natuna, bantuan alat penangkapan ikan dan mesin kapal, bantuan premi asuransi nelayan, serta kegiatan bimbingan teknis keterampilan penangkapan ikan dan penguatan kelembagaan nelayan Natuna,” tambah Zulficar.
Simultan dengan pekerjaan pembangunan SKPT Natuna, kegiatan ekonomi perikanan di lokasi mulai dijalankan sejak Juni 2017. Total produksi ikan hasil tangkapan nelayan Natuna yang didaratkan di lokasi Selat Lampa pada akhir Desember 2018 mencapai 1.361 ton dengan nilai mencapai Rp34 miliar. Tentunya, produksi perikanan ini akan terus meningkat seiring dengan diarahkannya kapal-kapal ikan izin pusat, provinsi dan kapal nelayan Natuna yang beroperasi di perairan WPP 711 agar mendaratkan hasil tangkapannya di lokasi SKPT Natuna.
Sementara dalam hal layanan administrasi bagi nelayan dan pelaku usaha, SKPT Natuna menyediakan fasilitasi layanan secara terpadu untuk penerbitan persetujuan berlayar, laik operasi kapal, karantina ikan dan lainnya, termasuk fasilitasi pemasaran ikan di Tempat Pemasaran Ikan di PP Selat Lampa.
Dengan lengkapnya berbagai fasilitas yang ada, Menteri Susi mengingatkan bahwa masih ada beberapa pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk menghidupkan SKPT Natuna. “SKPT ini mendekati 100 persen. Kenapa saya belum berani bilang 100 persen? Karena masih banyak PR untuk menghidupkan dan membuat fasilitas ini betul-betul bermanfaat untuk masyarakat Natuna, juga Indonesia secara keseluruhan,” terangnya.
Ia pun berharap, seluruh nelayan, pelaku usaha perikanan, pihak pengelola SKPT, pemerintah daerah maupun masyarakat dapat saling bahu-membahu mengoptimalkan operasi SKPT ini dengan aktivitas kelautan dan perikanan yang semakin hidup ke depannya.
*Ekspor Perdana Gurita*
Sejalan dengan hal itu, dalam kesempatan yang sama Menteri Susi bersama Perum Perikanan Indonesia (Perindo) melakukan pelepasan ekspor perdana 15.000 kg gurita _(Callistoctopus ornatus)_ hasil perairan Natuna dan sekitarnya ke Jepang. Pelepasan komoditas ekspor ini dilaksanakan dari Unit Pengolahan Ikan (UPI), bagian dari SKPT Natuna.
Direktur Keuangan Perum Perindo Arief Goentoro memprediksi, permintaan ekspor gurita akan terus meningkat mulai bulan ini hingga Januari 2020. “Estimasi ekspor diperkirakan hingga 2-4 kontainer per bulannya, dengan komoditas sebanyak 15.000 kg untuk satu kontainer dan prediksi nilai _revenue_ mencapai kisaran Rp1 miliar per kontainer atau 72.000 per kg gurita,” terangnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Natuna Hamid Rizal mengapresiasi pembangunan dan peresemian SKPT Natuna. Ia menyatakan, kehadiran SKPT Natuna terbukti telah mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, terutama para nelayan.
“Dengan hadirnya SKPT ini, kami dari pemerintah daerah merasakan sekali ada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dari awalnya pada tahun 2016 saya masuk ke Natuna, pertumbuhan ekonomi kita baru mencapai 3,5% per tahun. Dengan adanya kegiatan SKPT ini, sekarang pertumbuhan ekonomi kita itu sudah mencapai 5,8% per tahun,” ucapnya.
Ia pun berharap, pertumbuhan tersebut dapat terus meningkat seiring dengan kegiatan SKPT Natuna yang semakin hidup ke depannya. “Kami berharap ke depan jauh lebih tinggi dengan maksimalnya kegiatan SKPT di Natuna. Kami berterima kasih kepada Bu Menteri Susi terhadap pembangunan di SKPT di Natuna. Semoga nelayan Natuna menjadi nelayan sejahtera. Itu harapan kami,” tandas Hamid.
Turut hadir dalam kegiatan ini Duta Besar Negara Norwegia, Asisten II Pemprov Kepulauan Riau, Bupati Natuna, Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dirjen Perikanan Tangkap, Dirjen PDS/Plt. Dirjen PSDKP, Kepala BKIPM, Staf Khusus MKP, Koordinator Staf Khusus Satgas 115, Kakorpolairud Baharkam Polri, Kapolres, Danlanal, Danlanud, Dandim, Jajaran Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintahan Kabupaten Natuna, serta perwakilan dari BLU LPMUKP, Perum Perindo, Pertamina, PLN, Bank Mandiri, BNI, BRI, Bank Riau Kepri, PT. Jasindo, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS.
Sumber : Lilly Aprilya Pregiwati
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri