Kota Pontianak (radar-kalbar.com)-Wakil Walikota Pontianak, Bahasan, menyampaikan pidato jawaban Wali Kota Pontianak atas padangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2018 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Selasa (9/7/2019).
Bahasan menjelaskan Pemkot Pontianak telah melakukan inventarisasi terhadap seluruh aset milik Pemkot Pontianak yang terintegrasi dalam aplikasi simbada.
“Inventarisasi aset kemitraan, terdapat 29 aset kemitraan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam bentuk Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) dengan jangka waktu pemanfaatan selama 20 sampai 30 tahun,” jelasnya.
Terhadap aset kemitraan yang telah berakhir masa kerjasamanya, kata Bahasan, akan dilakukan peninjauan ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini Pemkot Pontianak sedang melakukan revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan barang milik daerah. “Mengacu Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dalam upaya meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah secara optimal,” imbuh Bahasan.
Menyikapi masukan dari legislatif terkait perlu adanya kreativitas program terpadu antara OPD dengan tujuan percepatan optimalisasi potensi PAD, pihaknya menyatakan hal itu telah dilakukan pada pembahasan target pendapatan, dimana OPD menggunakan data realisasi sampai dengan 10 tahun.
Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pontianak bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura untuk melakukan kajian komprehensif terhadap potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). “Pada tahun 2018 telah dilakukan penyesuaian NJOP PBB di Wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara dan Selatan. Kemudian tahun 2019 di Wilayah Pontianak Kota dan Barat,” pungkasnya.
sumber : humpro pemkot pontianak