FOTO : Ilustrasi [ Ai ]
NEGERI ini masalahnya cuma dua, yakni MBG dan KDMP. Separah apa pun karhutla dan asap Krakatau, lebih utama dua program itu. MBG kalau tak keracunan, ya suspend SPPG, gitu terus. Soal KDMP terkini, belum jalan, tapi cicilan sudah berlari.
Simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak!
Ada satu program tampaknya berhasil menemukan teknologi ekonomi terbaru. Usaha belum menghasilkan uang, tetapi uang sudah harus keluar. Namanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah sudah menyiapkan Rp40 triliun untuk membayar kewajiban KDKMP yang jatuh tempo September 2026. Total kewajibannya sekitar Rp240 triliun, dicicil Rp40 triliun setiap tahun.
Duitnya dari mana? Dana Desa. Nah, di sinilah otak rakyat mulai bekerja lembur.
Sebab menurut laporan yang mencuat di DPR, banyak koperasi belum beroperasi. Ada belum mendapat modal. Ada gerai belum jalan. Bahkan hampir 50 persen koperasi sudah terbentuk belum memperoleh permodalan.
Namun cicilan? Sudah datang. Ini bukan lagi koperasi biasa. Ini koperasi dengan refleks finansial luar biasa. Belum sempat jual sembako, sudah belajar membayar utang.
Ibarat seseorang mengambil kredit mobil. Cicilan pertama sudah ditagih, tetapi mobilnya masih berupa proposal, survei lokasi, dan rapat pembentukan panitia.
Skema awalnya, kredit dari bank Himbara bisa mencapai Rp3 miliar per gerai, bunga 6 persen, tenor 72 bulan. Kemudian melalui PMK 15/2026, pemerintah mengambil alih pembayaran pokok dan bunga.
Untuk koperasi desa, pembayaran dilakukan melalui porsi Dana Desa. Jangan buru-buru salah paham. Utangnya bukan otomatis menjadi utang pemerintah desa.
Pemerintah pusat membayar melalui mekanisme transfer. Aset gerai dan gudang yang dibangun pun menjadi milik Pemerintah Desa, sementara koperasi menjalankan bisnisnya. Kompleks? Sedikit. Seperti hubungan keluarga besar. Semua merasa bertanggung jawab, tetapi ketika tagihan datang, semua mendadak membuka grup WA.
Yang lebih menarik, calon manajernya juga sudah disiapkan. Sekitar 29.830 – 33.785 calon manajer gelombang pertama telah mengikuti pelatihan bela negara, manajerial, dan sertifikasi kompetensi sekitar 13 hari atau 90 jam pelajaran.
Sudah dilatih. Sudah lulus. Sudah siap bekerja. Tetapi penempatan masih tertunda. Sekarang kita punya situasi unik. Koperasinya belum sepenuhnya beroperasi, modal belum semuanya turun, manajer belum semuanya ditempatkan, tetapi cicilan sudah punya alamat lengkap.
Kalau ini film, penonton mungkin mulai curiga. Jangan-jangan ada rapat rahasia di suatu ruangan gelap.
“Bagaimana perkembangan koperasi?”
“Belum jalan, Pak.”
“Modal?”
“Belum semua turun.”
“Gerai?”
“Belum seluruhnya beroperasi.”
“Manajer?”
“Masih menunggu penempatan.”
“Cicilan?”
“Siap, Pak.”
Semua terdiam. Kemudian terdengar suara tepuk tangan dari belakang. “Nah, ini yang namanya progres!”
Tentu saja itu hanya imajinasi liar saya saja. Jangan dianggap rekaman rapat. Pemerintah sendiri memastikan pembayaran dilakukan agar perbankan tetap sehat. Sementara opsi penundaan cicilan bagi koperasi belum beroperasi juga sempat dibicarakan.
Masuk akal. Namun pertanyaan publik tetap sah. Bagaimana memastikan koperasi benar-benar menjadi mesin ekonomi desa, bukan sekadar mesin pemindahan Dana Desa ke jadwal pembayaran?
Sebab kalau koperasinya sukses, rakyat akan senang. Kalau gagal, semoga yang gagal hanya bisnisnya. Jangan sampai yang ikut diet justru Dana Desanya.
Kalau suatu hari nanti koperasi sudah ramai, gerai laris, gudang penuh, manajer bekerja, warga makmur, dan cicilan lunas, kita semua akan berkata, “Lihat, program ini berhasil.”
Tetapi kalau paling lancar sejak awal hanya cicilannya, rakyat mungkin akan bertanya dengan wajah polos, “Pak, sebenarnya yang sedang dikoperasikan itu koperasinya, atau cicilannya?”
Oleh : Rosadi Jamani
#camanewak
#jurnalismeyangmenyapa
#JYM
Ruang Gagasan & Penyangkalan :
TULISAN ini adalah hamparan pemikiran mandiri dan refleksi personal dari sang penulis. Redaksi hadir sebagai wadah yang merawat keberagaman perspektif, tanpa memiliki atau mendikte arah pemikiran di dalamnya. Oleh karena itu, setiap argumen, sudut pandang, dan implikasi dari tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab intelektual sang penulis.