Delapan Fraksi DPRD Lontarkan Kritik dan Masukan pada PU Raperda LKPJ Tahun 2021

FOTO : Saat Bupati Sekadau, Aron SH menyerahkan draft nota pengantar Raperda LKPJ Tahun 2022 (TARJO)

SEKADAU – radarkalbar.com.

DELAPAN fraksi di DPRD Sekadau mengkritisi dan menyampaikan masukan terhadap kinerja Pemkab Sekadau pada Tahun 2021 lalu.

Hal itu terungkap dalam masing-masing pemandangan umum (PU) masing-masing fraksi tersebut rapat paripurna ke- V masa persidangan ketiga untuk terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Keterangan
Pertangungjawaban (LKPJ) anggaran tahun 2021.

Diketahui, PU tersebut sebagai jawaban atas penyampaian nota pengantar LKPJ Bupati tahun 2021, yang disampaikan oleh bupati tanggal 27 Juni 2022 lalu.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sekadau, Radius Efendy didampingi Wakil Ketua, Zainal. Kemudian Sekretaris Dewan, Nurhadi.

Fraksi partai Amanat Nasional (PAN) yang pertama untuk menyampaikan PU yang dibacakan oleh Herman.

Dalam PU-nya fraksi ini memberikan catatan agar pemerintah lebih memperhatikan infrastruktur, serta pemenuhan hak dasar masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Hak dasar itu meliputi bidang pendidikan dan kesehatan.

“Kita juga pemerintah daerah segera mencari solusi untuk menggenjot perolehan Pendapatan Asli Daerah,”kata Herman.

Sementara pada kesempatan kedua giliran fraksi Gerindra untuk menyampaikan PUnya yang dibacakan oleh Abang Ramli, dalam PUnya fraksi ini meminta agar arah pembangunan yang merata di semua daerah.

Tujuannya kata Ramli, agar hasil dari pembangunan itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Selain itu ia juga menyarankan agar penyusunan anggaran di lakukan secara transparan, berimbang.

“Kita bukan hanya.elihat tingginya serapan anggaran di setiap dinas, namun seperti apa dampak terhadap kehidupan masyarakat,”kata Ramli.

Sementara itu fraksi Demokrat dalam PU-nya yang dibacakan oleh Jefray Raja Tugam.

Fraksi ini juga memberi apresiasi kepada pemerintah daerah kabupaten Sekadau yang telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Selain itu fraksi ini juga mengapresiasi atas keberhasilan pemerintah daerah kabupaten Sekadau yang telah berhasil menghentikan penyebaran covid-19 di Kabupaten Sekadau. Bahkan saat ini kabupaten Sekadau malah berada di peringkat kedua tertinggi vaksinasinya di Kalimantan Barat.

“Farksi kami menyarankan agar pemerintah serius menggenjot agar PAD Kabupaten Sekadau di tahun-tahun mendatang,” pinta nya.

Ia juga menyarankan agar pemerintah daerah kabupaten Sekadau harus meredam gejolak sosial terhadap dampak turunnya harga Tandan Buah Segar (TBS).

Senada disampaikan, fraksi Golkar yang dibacanya oleh Matius Candra Dawi

Dalam PU-nya fraksi ini menyarankan agar semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melihat secara bijak penyerapan anggaran, sehinga dampaknya dirasakan oleh masyarakat.

“Fraksi ini juga mempertanyakan, apakah pelaksanaan APBD sudah
berdampak terhadap ekonomi masyarakat,” kata Dawi.

Perlu ada solusi yang tepat kata dia lagi, dalam setiap penganggaran pada semua SKPD, tujuan supaya anggaran bisa terserap dengan baik, dan berdampak terhadap ekonomi masyarakat.

Ia juga menyarankan agar tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD memantau penyerapan anggaran setiap saat SKPD, jika penyerapan tidak maksimal maka bisa jadi bahan evaluasi pada anggaran tahun berikutnya.

Sementara itu fraksi Persatuan yang dibacakan oleh Timotius Ase, dalam paparannya fraksi ini meminta agar vaksinasi dilakukan secara merata di seluruh kabupaten Sekadau. Karena masih ada juga masyarakat yang belum divaksin.

Fraksi ini juga meminta agar SKPD terkait hendaknya mencari berbagai trobosan agar PAD kabupaten Sekadau bisa naik di tahun-tahun kedepan.

“Gali sumber PAD secara maksimal sebab tahun 2021 telah terjadi penurunan angka PAD pada tahun anggaran 2021,” saran Ase.

Fraksi ini juga meminta agar pemerintah daerah kabupaten Sekadau bisa menjelaskan secara rinci penyebab turunnya PAD tahun 2021

Sementara itu fraksi Partai Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dibacakan oleh Han Cristian.

Dalam PU-nya fraksi meminta agar laporan keuangan harus transparan.
Fraksi ini juga meminta agar dalam penganggaran meski terukur dan efisien.

Fraksi ini juga meminta penjelasan mengenai SILPA usai refocusing anggaran tahun 2021.

“Mohon dijelaskan secara rinci dan terukur,”pintanya

“Kita minta agar pemerintah daerah menjelaskan penyebaran menurunnya PAD tahun 2021,”kata Cristian.

Fraksi ini juga meminta agar ada perioritas khusus dalam penganggaran terhadap tiga bidang, yakni pendidikan, keseharian dan UKM.

Sementara itu fraksi Nasdem yang dibacakan oleh Yohanes Ayub.

Dalam PU-nya fraksi ini juga mengapresiasi atas kinerja Pemkab Sekadau atas keberhasilan dalam penuntasan penyebaran covid-19 di kabupaten Sekadau.

“Fraksi kami memberi balasan terhadapnya hasil kerja keras pemerintah daerah yang telah menuntas covid-19 dan mendapatkan opini WTP,” kata Ayub.

Hadir pada acara Bupati Sekadau, Aron SH, perwakilan Polres Sekadau, sejumlah Kepala SKPD, para Camat se-Kabupaten Sekadau serta pimpinan Perumda.

Pewarta : Sutar