Wabup Sekadau Minta MPP Dijadikan Sentra Pelayanan Masyarakat

POTO : Wakil Bupati Sekadau, Subandrio berpoto bersama usai membuka kajian teknis MPP Sekadau (Ist)

Pewarta/editor : Sutarjo

SEKADAU – RADARKALBAR. COM

WAKIL Bupati (Wabup) Sekadau, Subandrio, SH MH meminta agar Mall Pelayanan Publik (MPP) hendaknya bisa dijadikan sentra pelayanan terhadap masyarakat.

“Saya berharap nanti MPP bisa menjadi sentra pelayanan bagi masyarakat. Sebab instansi yang berkaitan langsung dengan masyarakat ada disana,”ungkapnya saat membuka acara kajian teknis MPP Sekadau, Selasa (06/12/2022).

Menurut Subandrio, dalam pelayanan perizinan dan lain-lain bisa menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari restribusi yang ditarik sesuai aturan yang berlaku.

“Tapi kalau yang gratis tetap saja tanpa biaya, jangan di tarik juga. Karena semuanya sudah di atur perizinan apa saja yang ditarik retribusi. Kecuali perizinan yang beresiko tinggi, misalnya izin perkebunan dan perizinan lainya,” ungkap Subandrio.

Apalagi sambung Suban, saat ini sudah memiliki Kantor Pelayanan uji KIR, hal ini tentu sanga positif untuk meningkatkan PAD. Sebab, setiap kendaraan harus di uji KIR setahun 2 kali.

“Begitu nanti MPP, bisa sedikit mendongrak PAD Kabupaten Sekadau,” kata Wabup

Kesempatan sama, tim teknis dari Universitas Tanjungpura Pontianak mengatakan latar belakang dibangunnya MPP adalah berasal dari reformasi bidang pelayanan publik dapat dikatakan terbagi atas 3 generasi masing-masing :

1. Pembentukan pelayanan terpadu satu atap (PTSA).

2. Pembentukan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

3. pembentukan MPP

Salah satu alasan lanjut dia, dibentuknya MPP adalah, banyaknya penyimpangan yang terjadi menimbulkan citra birokrasi pemerintah yang negatif.

“Karena tidak efisien, efektif serta lamanya proses layanan dan tingginya biaya produksi, biaya pengangkutan, merebaknya korupsi maraknya pungutan liar,” katanya

Selain itu, kehadiran MPP sebagai rencana jangka panjang dalam upaya merubah transformasi pelayanan publik darii high cost menjadi middle cost lalu berubah menjadi low cost.

” Sekarang sudah banyak yang no cost sebagai bagi dari reformasi birokrasi. Sedangkan alasan selanjutnya dibangunnya bangunan tersebut. MPP adalah guna meningkatkan nilai ease of doing business,” ungkapnya.

“Inilah tiga alasan mengapa MPP sangat penting bagi sebuah daerah dalam meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat di daerah masing-masing,” katanya.

Hadir saat itu, Plt Kepala Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Paulus Yohanes, sejumlah perwakilan dari instansi terkait, dan tim teknis dari Untan.