FOTO : Danrem 121/Abw, Sintang, Brigjen TNI Ronny,S.AP, M.M (Ist)
Pewarta/sumber : Rilis Penrem/Fyan/red
radarkalbar.com, SINTANG – Danrem 121/Abw, Sintang, Brigjen TNI Ronny,S.AP, M.M berhasil mempertahankan disertasinya pada sidang promosi terbuka Doktor Kriminologi FISIP Universitas Indonesia, pada Selasa (3/8/2021).
Sebelumnya, diberitakan Brigjen TNI Ronny,S.A.P,. M.M dalam disertasi yang dilakukan adalah penelitian tentang kejahatan transnasional terorisme yang masih terjadi dan bagaimana comprehensivness dari upaya pencegahannya oleh pemerintah dalam hal ini oleh BNPT.
Disertasi Brigjen TNI Ronny yang juga saat ini menjabat sebagai Danrem 121/Abw tersebut membahas perlunya optimalisasi struktural dan kultural kelembagaan untuk mencegah warga negara bergabung kegiatan terorisme atau menjadi Foreign Terrorist Fighters (FTFs).
Termàsuk perlunya pemberian peran sesuai fungsi pertahanan kepada TNI dalam penanganan terorisme,misalnya dalam mencegah cross border terrorism di wilayah perbatasan negara melalui peran dan fungsi Pamtas dan peranan Babinsa sebagai human intelligence dalam pendeteksian dini untuk pencegahan aksi terorisme.
Menurut Danrem 121/Abw Brigjen TNI Ronny,S.A.P,. M.M, setidaknya terdapat empat faktor yang mengkondisikan adanya fenomena warga negara yang menjadi Kombatan Teroris Asing atau FTF yaitu adanya ideolog yang berpengaruh mengindoktrinasi, adanya wilayah konflik bersenjata yang diciptakan, pengawasan dari negara yang lemah dan rekrutmen melalui media internet.
“Temuan penelitian disertasi ini berhasil saya pertahankan dihadapan tim penguji: Prof.Dr.Drs.Dody Prayogo,MPSt; Prof.Dr.Iwan Gardono Sudjatmiko,M.si,Dr.Drs.Mohammad Kemal Dermawan,M.si,Dr.Iqrak
Sulhin,S.sos,M.si,Dr.Dra.Ni Made Martini Puteri,M.si,Dr.Vinita Susanti,M.si dan Dr.Suhardi Somomoeljono,S.H.MH,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, pada Kamis (5/8/2021).
Ronny menyebut bahwa, perlunya Comprehensive Counter Terrorism dilakukan negara melalui BNPT sebagai upaya optimalisasi model excisting BNPT saat ini yang dibentuk sejak tahun 2010.
“Secara struktural kelembagaan diperlukan kehadiran BNPT untuk mengkoordinasikan dan monitoring cross border terrorism diwilayah perbatasan negara seperti di PLBN Entikong dan PLBN Aruk di Kalbar,” paparnya.
Dia katakan dimana saat ini banyak illegal entry yang bisa saja disusupi jaringan terorisme,karena terorisme adalah bagian perang hibrida yang multidimensional dan menurut perspektif kriminologi,adamya warga negara yang menjadi FTF atau terlibat terorisme adalah karena adanya ikatan sosial yang melemah di masyarakat.
Kemudian soal aspek legal dari upaya penanggulangan terorisme, Danrem 121/Abw Brigjen TNI Dr.Ronny, S.AP, M.M dalam pendapatnya bahwa Pemerintah telah menerbitkan PP No.7 Tahun 2021 tentang pencegahan ekstremisme dan radikalisme yang mengarah kepada terorisme yang merupakan adopsi dan penterjemaham Counter Violent Extremism yang merupakan pilar penanggulangan terorisme Internasional khususnya oleh UN atau PBB.
“Namun kelemahannya perundangan ini belum memungkinkan bukti intelijen sebagai alat bukti persidangan sehingga Indonesia untuk menerapkan internal security act dalam pencegahan terorisme mengalami hambatan,” jelas Brigjen TNI Ronny.