FOTO : Anggota Komisi I DPRD Kayong Utara berbincang hangat dengan Kades Sejahtera, M Harizona [ ist]
redaksi – radarkalbar.com
SUKADANA – Wacana pembentukan kecamatan baru di wilayah Sukadana kembali menjadi perbincangan hangat.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kayong Utara, Kamiriluddin, menegaskan pemekaran wilayah ini bukan gagasan baru, melainkan sudah diwacanakan sejak lama.
Dalam pertemuan santai dengan Kepala Desa Sejahtera, M Harizona, pada Rabu (5/3/2025), Kamiriluddin mengungkapkan meskipun sudah lama diwacanakan, upaya konkret untuk merealisasikan pemekaran ini belum terlihat.
Padahal, pembentukan kecamatan baru di wilayah tersebut diyakini dapat membawa dampak positif bagi pelayanan publik dan pemerataan pembangunan.
“Wacana ini sudah ada sejak era kepemimpinan H Hildi Hamid, bahkan saat itu pemekaran berhasil dilakukan di wilayah kepulauan dengan terbentuknya Kecamatan Kepulauan Karimata,” ungkap Kamiriluddin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/3/2025).
“Namun, untuk Kecamatan Sukadana, wacana ini sempat meredup dan hingga kini belum ada langkah nyata,” timpalnya.
Sejumlah desa yang berpotensi menjadi bagian dari kecamatan baru meliputi Desa Sejahtera, Simpang Tiga, dan Riam Berasap Jaya.
Tapi, jumlah desa ini masih kurang untuk memenuhi syarat administrasi, sehingga ada rencana memekarkan Dusun Tanjung Gunung dan Dusun Pangkalan Tapang menjadi desa mandiri.
Menurut pria yang akrab dengan sapaan Lud, jika pemekaran ini terwujud, maka kecamatan baru yang dulu sempat diwacanakan dengan nama Kecamatan Siduk bisa menjadi kenyataan.
Maka, nama “Siduk” sendiri cukup dikenal sebagai titik persinggahan di jalur Trans Kalimantan, yang menghubungkan Kayong Utara dengan Ketapang dan Pontianak.
“Kami sering berdiskusi dengan masyarakat dan tokoh-tokoh setempat, dan harapan akan kecamatan baru ini masih kuat. Pak Harizona sendiri sangat mendukung, bahkan setuju jika Dusun Tanjung Gunung dimekarkan menjadi desa baru,” tuturnya.
Kendati demikian, tantangan terbesar tetap ada pada proses administrasi dan dukungan dari pemerintah daerah.
Apakah wacana ini akan benar-benar direalisasikan dalam waktu dekat, atau kembali menjadi sekadar wacana yang berulang? Waktu yang akan menjawab. (red/r*)