POTO : ilustrasi kalender cuti bersama (Ist)
Pewarta/editor : tim liputan/red
JAKARTA – RADARKALBAR.COM
MENTERI Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memastikan kebijakan libur lebaran yang berubah sudah dapat ditetapkan sebagai peraturan presiden atau perpres.
Sebelumnya, libur lebaran yang dimulai pada 21 April, sudah dimajukan menjadi mulai dari 19 April 2023.
“Kita ajukan kepada Bapak Presiden untuk menjadi perpres itu perubahan libur cuti bersama yang sudah diketahui,” kata Muhadjir usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Selasa (4/4/2023).
Muhadjir menyampaikan soal antisipasi kepadatan orang yang melakukan arus mudik yang semula diprediksi 85 juta kini bertambah menjadi 123 juta orang. Karena itu, perubahan tanggal libur lebaran dan cuti bersama menjadi hal yang penting.
Diketahui, cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah awalnya dimulai pada 21 sampai 26 April 2023. Tetapi pemerintah mengubah susunan cuti bersama menjadi dimulai 19 sampai 25 April 2023.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan hal ini diputuskan dengan mempertimbangkan tingkat arus mudik Lebaran 2023 yang diprediksi akan tinggi. Sehingga, pemerintah memutuskan memajukan cuti bersama untuk mencegah penumpukan.
“Itu alasannya apa, karena secara tradisional keinginan untuk mudik ini tinggi sekali, dengan volume yang banyak dan kalau dilihat itu tertuju sama hanya tanggal 21, maka terjadi penumpukan yang luar biasa,” ucap dia.
“Ada empat hari mereka mudik,” sambung Budi Karya dalam kesempatan terpisah beberapa waktu lalu.
Polri bakal mengerahkan 148.211 personel untuk operasi ketupat pada musim mudik 2023. Dari total jumlah tersebut, terbagi dengan tiga kekuatan.
Dari Mabes Polri, ada 1.240 personel yang dikerahkan. Kemudian, di Polda seluruh wilayah 91.153 personel, dan instansi terkait 55.818 personel.
“Kami mengerahkan personel 2 per 3 dari kekuatan. Dari mabes polri sendiri satgas pusat ada 1.240 personel yang tentunya akan membekup satgas-satgas yang ada di polda atau di kewilayahan,” kata Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan saat rapat dengan Komisi V DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Aan melanjutkan, Polri mendirikan pos-pos untuk masyarakat. Pos-pos itu seperti pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu.
“Ini yang nanti akan melayani masyarakat pemudik maupun yang balik dari kampung halamannya,” terangnya.
Selain itu, ada 146.494 lokasi obyek pengamanan yang sudah dipetakan. Mulai dari masjid, tempat peribadatan, terminal, pelabuhan, bandara, stasiun kereta api, pusat perbelanjaan dan obyek wisata. (siberindo.co*)