FOTO : warga memegang banner dukungan terhadap langkah Kapolda Kalbar menertibakan penyelewengan BBM subsidi (Ist)
PONTIANAK – RADARKALBAR.COM
LANGKAH penertiban terhadap BBM subsidi oleh jajaran Polda Kalbar, telah membuahkan hasil yang signifikan.
Buktinya, saat ini masyarakat tidak kesusahan untuk mendapatkan BBM subsidi jenis apapun. Semuan tersedia dan tanpa kelangkaan pada sejumlah SPBU maupun lainnya.
Berbeda jauh kondisinya dengan sebelum terbit instruksi Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto untuk penertiban BBM subsidi.
Sasebelumnya, masyarakat sulit untuk mendapatkan BBM subsidi alias sering langka.
“BBM subsidi saat ini mudah kita dapatkan. Sehingga nelayan mudah dan bebas melaut kapanpun. Karena setiap saat ketersediaan subsidi BBM ada,” ungkap Ketua Ormas Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) Wilayah Kalimantan Barat, Burhanuddin Abdullah, Minggu (4/6/2023).
Menurut Burhanuddin, kelompok nelayan Kabupaten Kubu Raya mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya langkah Kapolda Kalbar untuk menertibkan subsidi BBM.
Dan bukan hanya BBM, termasuk subsidi komiditi lainnya pada seluruh wilayah Kalbar. Sehingga benar-benar tepat sasaran.
“Masyarakat Kalbar seharusnya mempunyai komitmen yang sama untuk ikut serta mendukung dan mengawal penetiban BBM subsidi. Sehingga penggunaan BBM subsidi pada wilayah Kalbar dapat tepat sasaran dan tidak bocor ke aktivitas PETI dan industri lain,” paparnya.
Burhanuddin menegaskan, dari sisi hukum penyelewengan BBM subsidi adalah sesuatu yang salah dan melawan hukum.
Namun karena lemahnya penegakan hukum selama ini jadi seakan-akan, penyelewengan BBM sesuatu yang tidak salah dan biasa.
Padahal kegiatan tersebut telah terindikasi dan satu dengan yang lain terkoneksi, jadi menyikapi hal tersebut penegakan hukum harus konsisten.
Selanjutnya, tidak ada kata kompromi, proses hukum harus menyasar seluruh sindikat subsidi BBM dan yang meliputi, SPBU Nelayan, pemodal, penampung dan pihak-pihak yang membekingi.
“Komitmen Kapolda Kalbar untuk memberantas kejahatan atau kegiatan-kegiatan yang ilegal seperti penyelewengan BBM subsidi, PETI dan lain-lainnya pada wilayah Kalbar adalah suatu langkah maju yang harus mendapatkan dukungan,” tegasnya.
“Sepenuhnya masyarakat Kalbar berkomitmen untuk tidak menyiapkan ruang bagi kejahatan,” sambung pria yang juga Ketua Ketua Umum DPP LAKI ini. (Amad/MK)
editor : tim redaksi