Soal Kasus Jalan di Mempawah Ditangani KPK, HMI Sambas Minta Penegakan Hukum Mesti Transparan

FOTO : Kepala Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda HMI Cabang Sambas, Nurul Asyari [ ist ]

Urai Rudi – radarkalbar.com

SAMBAS – Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Cabang Sambas menyampaikan dorongan agar penegak hukum menindaklanjuti secara menyeluruh dugaan korupsi pembangunan jalan di Kabupaten Mempawah yang turut menyeret nama Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan.

Pasalnya, hal itu dinilai menyangkut kepentingan publik dan akuntabilitas pemerintahan saat ini.

Kepala Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda HMI Cabang Sambas, Nurul Asyari, dalam keterangan tertulisnya diterima redaksi radarkalbar.com menyebutkan kasus yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menimbulkan kegelisahan publik karena menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Menurutnya, kepala daerah merupakan representasi dari kualitas tata kelola pemerintahan. Dugaan keterlibatan pejabat tingkat provinsi dalam kasus korupsi, jelas akan menciptakan keraguan terhadap kredibilitas pemerintah dan menurunkan tingkat kepercayaan warga.

“Pertanyaan masyarakat muncul karena penggunaan anggaran publik harusnya jelas. Bila benar ada penyimpangan, pihak yang paling menanggung akibatnya adalah rakyat,” ujar Nurul Asyari, Jumat (3/10/2025).

Ia menekankan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Menurut dia, dugaan penyalahgunaan dana proyek infrastruktur jalan merugikan kepentingan publik dan mencoreng prinsip otonomi daerah.

Sebab, kualitas jalan sangat menentukan aktivitas sosial dan ekonomi. Jika ada penyelewengan, dampaknya langsung dirasakan masyarakat.

“HMI Sambas menuntut agar dugaan korupsi ini ditangani secara serius dan tidak tebang pilih,” tegasnya.

Organisasi mahasiswa itu juga meminta KPK dan aparat penegak hukum lainnya bekerja secara transparan, profesional dan menuntaskan perkara tersebut.

“Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Kami akan tetap mengawal agar keadilan berjalan,” tutup Nurul. [ red ]

editor/publisher : admin radarkalbar.com

Share This Article
Exit mobile version