FOTO : Kedua tersangka PG dan Wt (mengenakan rompi orange) didampingioleh Penyidik Kejari Singkawang [ ist ]
Urai Rudi – radarkalbar.com
SINGKAWANG – Penanganan dugaan korupsi pengelolaan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pasir Panjang kembali memasuki babak baru dan terus menggelinding bagaikan bola panas.
Sebelumnya, Penyidik Kejari Kota Singkawang menahan Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus mantan Penjabat Wali Kota, Sumastro, yang sejak Juli 2025 sudah menjalani penahanan di Rutan Tipikor Pontianak.
Kali ini, pada Kamis (2/10/2025) Penyidik Kejari Singkawang kembali menetapkan PG Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Wt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai tersangka.
Kedua pejabat eselon II tersebut langsung digelandang di Lapas Kelas IIB Singkawang. Dan menunggu pemindahan ke Rutan Kelas IIA Pontianak untuk proses persidangan bersama tersangka lain.
Diketahui, kasus ini bermula dari keputusan atau penetapan pemberian keringanan retribusi jasa usaha terkait pemanfaatan HPL atas tanah Pemkot Singkawang senilai Rp 5,238 miliar kepada PT Palapa Wahyu Group pada Juli 2021.
Lantas, kemudian cepat berbalik ketika perusahaan tersebut mengajukan keberatan dan mendapatkan keringanan hingga 60 persen, serta penghapusan denda administrasi Rp 2,5 miliar dari Wali Kota Singkawang saat itu.
Dugaan penyalahgunaan wewenang menghantui kebijakan ini karena bertentangan dengan aturan pengelolaan barang milik daerah yang berlaku.
Kemudian, hasil audit BPKP menyebut kerugian negara mencapai Rp 3,14 miliar.
Penahanan dua pejabat tersebut melengkapi status tersangka sebelumnya, Sekda sekaligus mantan Penjabat Wali Kota, Sumastro.
Kepala Kejari Singkawang Nur Handayani menegaskan tindakan ini mencerminkan komitmen penegakan hukum yang transparan dan akuntabel, sambil membuka peluang tersangka lain dari pengembangan penyidikan.
“Kasus ini mencerminkan persoalan kronis tata kelola keuangan daerah yang rawan korupsi, sekaligus menjadi ujian bagi integritas birokrasi di Singkawang,” ungkapnya didampingi Kasi Intel Ambo Rizal Cahyadi dan Kasi Pidsus Agus Sudarmanto.
Dtegaskan, tindakan Kejari Singkawang bisa menjadi sinyal tegas bagi pemerintah daerah lain untuk memperkuat pengawasan dan menghindari celah penyalahgunaan kewenangan.
Namun, pertanyaan tetap ada, apakah penanganan ini hanya fokus pada individu tanpa membongkar sistem yang memungkinkan praktik serupa terus terjadi?.
Penanganan kasus ini bakal menjadi barometer transparansi dan keadilan pengelolaan keuangan publik di daerah lainnya, sekaligus memberi pelajaran penting agar kerugian negara akibat kebijakan tidak rasional bisa menyeret seseorang di balik jeruji besi. [ red ]
editor : SerY TayaN
publisher : admin radarkalbar.com