POTO : Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji saat menyampaikan sambutan (Ist)
Pewarta/editor : adpim/red
PONTIANAK – RADARKALBAR.COM
GUBERNUR Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji menegaskan sejak tahun 2019 telah dikeluarkan surat edaran pelarangan menjual obat sembarangan, salah satunya antibiotik, mesti dengan resep dokter.
“Sudah ada surat edarannya, tidak boleh menjual obat sembarang. Salah satunya termasuk anti biotik, mesti dengan resep dokter. Hal ini kini menjadi perbincangan hangat, terkait dengan kasus yang ada seperti gagal ginjal,” ungkapnya.
Menurut Sutarmidji, dalam hal ini BPOM harus berperan penting, dengan adanya surat edaran Gubernur, selanjutnya akan terus dilakukan pengawasan.
” Seandainya coba-coba melanggar, izin-izin mereka akan dicabut,” tegasnya.
Hal ini dipaparkan, Gubernur Sutarmidji dalam pekan kesadaran anti mikroba dunia atau sering dikenal dengan istilah world anti microbial awareness week 2022.
Kegiatan ini digelar Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI) berkolaborasi dengan Pengurus Daerah IAI Kalimantan Barat, berlangsung di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Rabu.
Hadir saat itu, Wali Kota Pontianak Ir. H. Edi Rusdi Kamtono, M.M, M.T, Ketua Umum PP Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Noffendri Roestam, S.Si, Ketua Apoteker Indonesia (IAI) Kalbar Dr. Dra. Hj. Yanieta Arbiastuti, M.Sc, M.M.
Kegiatan ini dirangkai dengan beberapa agenda antara lain, diantaranya pemberian penghargaan, penandatanganan komitmen bersama, serta talkshow yang menghadirkan pembicara dari berbagai stakeholder yaitu Kementerian Kesehatan RI, BPOM RI, WHO Indonesia, FAO Indonesia, Dinas Kesehatan Kalimantan Barat, dan Ketua Umum PP IAI, Apt. Noffendri, S.Si. Kemudian talkshow dipandu oleh Apt. Sukir Satrija Djati, MPH, anggota bidang pengabdian masyarakat PP IAI.
Ketum IAI Pusat Noffendri Roestam, S.Si., mendukung, apa yang dilakukan oleh Gubernur yang mengeluarkan Surat Edaran terkait peredaran obat tersebut.
“Kita sangat mendukung pelarangan pemberian antibiotik tanpa resep dokter. Se-Indonesia ada 700.000 kasus pertahun akibat penggunaan antibiotik tanpa resep dokter. Sehingga kebijakan Gubernur ini sangat strategis. Jadi kita tegaskan kembali, di Kalbar tidak boleh ada Apotek yang memberikan antibiotik tanpa resep dokter,” pungkasnya.
Ketua IAI Kalbar Dr. Dra. Hj. Yenieta Arbiastuti, M.Sc, M.M, mengatakan dengan adanya surat edaran pelarangan pemberian antibiotik tanpa resep dokter terdapat penurunan yang signifikan.
Ia menjelaskan pengurus daerah Ikatan Apoteker Indonesia selalu mengadakan edukasi kepada masyarakat.
“Kami juga mendukung terkait pelarangan pemberian antibiotik tanpa resep dokter, dan terus melakukan sosialisasi terkait penggunaan antibiotik yang harus diresepkan,”cetusnya. (adpim/RK)